Merdeka.com - Komisi Agama DPR minta pemerintah melakukan tindakan dan langkah-langkah konkret dalam menangani kelompok LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) di Indonesia. Ketua Komisi VIII DPR Saleh Daulay mengatakan, LGBT merupakan bentuk penyimpangan dan perlu diantisipasi penyebarannya.

"Saya sudah membaca lagi komentar menteri-menteri di media. Ada Menristek Dikti, Menag, Menpora, Mendikbud, Menkominfo, Menko Polhukam, Menpan RB, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bahkan juga Wapres JK. Nadanya hampir sama, mereka menyadari bahwa perilaku LGBT bisa merusak tatanan kehidupan sosial, moral, dan agama," kata Saleh saat dihubungi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (16/2).

Kata dia, pemerintah harus menaruh perhatian besar terhadap LGBT ini. Seperti halnya ketika pemerintah menangani penyimpangan agama semisal Gafatar.

"LGBT ini kan bukan sepak bola. Tidak perlu dikomentari. Yang ditunggu adalah aksi menanggulangi penyebarannya. Saya heran, pemerintah kelihatannya lebih sigap dan pro aktif dalam menangani isu-isu keagamaan yang menyimpang, seperti Gafatar kemarin," jelas Saleh.

Saleh pun menyadari penyebaran LGBT dianggapnya sangat membahayakan. Saleh menambahkan, seharusnya pemerintah merumuskan konsep-konsep bagaimana mengantisipasi dan menangkal hal ini.

"Padahal, menurut banyak pihak termasuk para menteri itu, penyebaran LGBT juga sangat berbahaya. Anehnya, sampai saat ini pemerintah masih belum melakukan tindakan apa pun," tandasnya.