DPR Rapat dengan Mahfud soal Transaksi Rp349 T: Kalau Tak Selesai, Gunakan Pansus
Merdeka.com - Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Ketua Komite TPPU sekaligus Menko Polhukam Mahfud MD, untuk membongkar dana janggal Rp349 triliun. Transaksi janggal itu terjadi di Kementerian Keuangan.
"Mungkin beliau nanti akan membuka semua, karena perintah presiden kan untuk membuka semua," kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, saat diwawancarai di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3).
Namun, jika rapat hari ini tidak menemukan titik temu, Komisi III DRP RI akan langsung membentuk panitia khusus (pansus). Lewat pansus ini DPR akan membongkar kasus dugaan tindak pidana pencucian uang senilai Rp349 triliun.
"Makanya hari ini tidak selesai dan tidak sampai titik temu maka kita mau gunakan haknya kita untuk pansus," tegasnya.
Sahroni mengatakan, persoalan dana janggal tersebut sudah menjadi perbincangan publik. Sehingga, harus diselesaikan dan diungkapkan secara transparan.
"Kita akan sikap di rapat sore hari ini. Sepertinya kalau enggak tuntas kita mau pansus. Itu risiko keterbukaan publik, inilah keterbukaan secara transparan ke masyarakat," imbuh Sahroni.
Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD tiba di DPR RI untuk rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama komisi III DPR RI.
Berdasarkan pantauan merdeka.com, Mahfud MD tiba pukul 14.46 WIB. Dengan mengenakan jas hitam, celana hitam, Mahfud bergegas memasuki ruang rapat.
(mdk/tin)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.
Baca SelengkapnyaTernyata uang yang salah transfer dari orang lain harus dikembalikan ke pemiliknya karena jika tidak bisa dipidana dan denda Rp5 miliar.
Baca SelengkapnyaTernyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dana itu diduga untuk penggalangan suara pada pemilu 2024.
Baca Selengkapnya"Siapa pun yang dimaksudkan dalam laporan temuan PPATK itu harus dibuka secara transparan"
Baca SelengkapnyaMenteri Perdagangan Zulkifli Hasan dipanggil DPR sebagai buntut pernyataannya terkait dana bansos dari uang Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaMahfud memastikan akan mengikuti perkembangan dugaan kasus tersebut dalam kapasitasnya sebagai Menko Polhukam.
Baca SelengkapnyaPelaku memiliki utang sebesar Rp1,2 juta, saat ditagih dia gelap mata dan menusuk temannya.
Baca SelengkapnyaAngka transaksi mencurigakan tersebut mencapai triliunan rupiah dari ribuan nama.
Baca Selengkapnya