DPR ragukan integritas dua calon hakim agung & lima hakim Tipikor
Merdeka.com - Komisi III DPR telah selesai menggelar fit and proper test terhadap dua calon hakim agung dan lima calon Hakim Adhoc Tipikor, Senin (29/8). Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa menilai seluruh calon memiliki kekurangan dari segi integritas.
"Kalau bicara kualitas keilmuan semua okelah, tapi soal integritas masih dipertanyakan," kata Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/8).
Desmond mengaku, hampir seluruh anggota Komisi III meragukan soal potensi calon hakim, dalam fit and proper test terlihat seluruh calon tidak memiliki kewibawaan, mutu dan sifat kejujuran sebagai seorang hakim.
Maka dari itu, Desmond yang merupakan Wakil Ketua Fraksi Gerindra ini menyebut fraksinya kemungkinan besar akan menolak seluruh calon hakim tersebut.
"Saya tidak melihat ada yang layak. Kalau pada saat saya bertanya, ngomong hebat banget tapi jawabannya muter-muter," kata dia.
Komisi III DPR siang ini akan menggelar rapat pleno untuk menentukan nasib ketujuh calon. Calon hakim agung yang telah mengikuti fit and proper test yakni Marsidin Nawawi, Panji Widagdo untuk hakim perdata, Setyawan Hartono untuk hakim perdata, Dermawan S. Djamian untuk hakim ad hoc Tipikor di MA. Mereka terlebih dahulu melakukan fit and proper test pada Kamis (26/8).
Sedangkan calon hakim agung yang mengikuti fit and proper test, Senin (29/8) adalah Ibrahim untuk hakim perdata, Kolonel Hidayat Manao untuk hakim militer, dan Edi Riadi untuk hakim agama.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk tetap menjaga netralitas di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKetiganya merupakan perwakilan Hakim Konstitusi yang diusulkan oleh Mahkamah Agung (MA), Presiden, dan DPR RI.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi III Nasaruddin Dek Gam meminta, agar pergantian kepemimpinan di KPK harus melalui Pansel atau Panitia Seleksi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Cak Imin memastikan partainya akan ikut mendukung hak angket kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPelanggaran terhadap enam anggota KPU lainnya ini dikarenakan menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPenghitungan kerugian ekonomi negara bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Golkar, Dewi Asmara mengatakan, kasus DBD saat ini naik lebih tinggi dibandingkan tahun 2023.
Baca SelengkapnyaDwi memastikan, DJP akan terus menjaga integritas dan kode etik yang berlaku.
Baca SelengkapnyaKedua pengaduan itu telah dilaporkan ke Bawaslu RI pada 19 Februari 2024 dan dibalas pada 22 Februari 2024, dengan status laporan tidak memenuhi syarat materil.
Baca Selengkapnya