DPR pasrah jika pemerintah belum setuju 7 proyek masuk RAPBN 2016

Rabu, 26 Agustus 2015 13:28 Reporter : Sri Wiyanti
DPR pasrah jika pemerintah belum setuju 7 proyek masuk RAPBN 2016 Agus Hermanto. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Pemerintah belum mengakomodir 7 proyek pembangunan Gedung DPR di dalam RAPBN 2016. Menurut Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto, hal tersebut lantaran pemerintah belum melihat urgensi rencana tersebut.

DPR, lanjut politikus Demokrat ini, akan menuruti setiap proses yang jalani pemerintah.

"Kita lihat saja prosesnya, biar prosesnya berjalan, apabila memang pemerintah bisa melihat urgensi dan juga menyetujui, ini (pembangunan gedung DPR) baru bisa jalan," kata Agus di Kompleks Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8).

Agus menambahkan, ide untuk membangun gedung DPR baru sekadar usulan dari beberapa pihak di DPR.

"Itu kan merupakan suatu usulan dari DPR. Ini pun DPR belum secara keseluruhan, baru ada beberapa yang mengusulkan itu, sekarang ini sedang diusulkan. Apabila pemerintah tidak menyetujui ya mungkin tidak bisa terlaksanakan," jelas Agus.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, proyek yang direncanakan senilai Rp 2,7 triliun itu belum menjadi pembahasan pemerintah dengan parlemen.

"Gedung DPR kegedean (terlalu besar) untuk masuk buku APBN," katanya usai rapat kerja dengan badan Anggaran tentang pokok-pokok RUU APBN 2016 di gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/8).

Ditegaskan apakah jawabannya itu bukti pemerintah tidak mengakomodir pendanaan tujuh proyek pembangunan komplek parlemen, Bambang menjawab santai.

"Apa sih? Belum ada di dalam APBN," jawabnya sambil menghindari cecaran pertanyaan awak media.

Menurutnya, pemerintah bersama DPR belum membahas proyek tersebut. Saat ini, pembahasan RAPBN 2016 baru memasuki tahap awal.

"Kita belum mulai membahas itu ya, baru mulai APBN. Belum ngapa-ngapain," bebernya.

Bambang juga enggan menjelaskan apakah postur APBN 2016 bisa memenuhi keinginan DPR membangun gedung baru.

"Orang belum dibahas, belum ada di nota keuangan," tegas mantan kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu tersebut. [ren]

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini