DPR nilai pemohon uji materi UU MD3 ke MK tak punya legal standing

Rabu, 11 April 2018 15:49 Reporter : Merdeka
DPR nilai pemohon uji materi UU MD3 ke MK tak punya legal standing Arteria Dahlan. ©2017 dok foto dok ri

Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR, Arteria Dahlan, yang DPR dalam uji materi Undang-undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3), memandang para pemohon tidak memiliki legal standing atau dasar hukum dalam mengajukan perkara. Adapun pemohon yang dimaksud yaitu dari Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), Kemudian Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Serta dari perseorangan yang merupakan mahasiswa dan alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Zico Leonard Djagardo Simanjuntak dan Josua Satria Collins. Pasal yang diuji, dalam UU Nomor 2 Tahun 2018 itu, yakni, Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 122 huruf l, serta Pasal 245 ayat (1).

"DPR RI berpandangan bahwa para pemohon secara keseluruhan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Karena tidak memiliki relevansi dengan permohonan aquo dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 Ayat (1), dan penjelasan Undang-undang MK, tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional, dalam putusan MK terdahulu," ucap Arteria dalam persidangan MK, Jakarta, Rabu (11/4).

Namun, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada para hakim bagaimana mempertimbangkan hal ini.

"Akan tetapi DPR menyerahkan sepenuhnya kepada ketua dan anggota majelis hakim MK untuk mempertimbangkan dan menilai, apakah berkedudukan hukum atau tidak," tegas Arteria.

Dia menilai para pemohon juga tidak mengalami kerugian konstitusional apapun dari diberlakukannya pasal-pasal tersebut. Karena, yang dipandang sebagai kerugian baru bersifat potensi atau kekhawatiran semata.

"Artinya kekhawatiran pemohon untuk dipanggil atau diundang oleh DPR untuk dimintai keterangan dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat) yang berujung kepada pemanggilan paksa dan dapat dianggap merendahkan DPR RI, tidak dapat serta merta dilakukan begitu saja kepada pemohon tanpa alasan yang jelas. Mengingat pasal a quo mengandung unsur prosedural yang dilaksanakan berdasarkan administrasi negara," jelas Arteria.

Reporter: Putu Merta Surya Putra
Sumber: Liputan6.com [dan]

Topik berita Terkait:
  1. UU MD3
  2. DPR
  3. Jakarta
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini