Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghidupkan kembali posisi Wakil Panglima TNI. Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia.

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan keputusan itu menjawab kebutuhan internal TNI sekarang. Dia menyadari dihidupkannya posisi Wamen akan mendukung pelaksanaan tugas TNI.

"Presiden menjawab kebutuhan organisasi TNI saat ini. Pada dasarnya, posisi Wakil Panglima TNI merupakan kebutuhan untuk mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis yang dinamis maka diperlukan dukungan organisasi yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TNI," kata Meutya saat dihubungi, Kamis (7/11).

Menurutnya, Panglima TNI membutuhkan wakil untuk mengelola kekuatan yang besar dari 3 Matra TNI. Selain itu, Meutya menilai Panglima TNI juga membutuhkan perwakilan jika berhalangan hadir.

"Wajar, perlu pelaksana tugas harian ketika Panglima TNI berhalangan hadir. Apalagi Panglima TNI juga perlu mendampingi Presiden dalam berbagai tugas dalam maupun luar negeri. Tentu ini perlu diantisipasi," ungkap Meutya.

Politikus Partai Golkar ini juga menegaskan, Wakil Panglima ini sudah lama diusulkan sejak era Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko. Sehingga, Presiden Jokowi mempertimbangkan hal tersebut sebelum membuat keputusan.

"Usulan posisi Wakil Panglima TNI bukanlah hal baru. Sejak Pak Moeldoko menjadi Panglima TNI sudah diusulkan. Namun Presiden terus menampung aspirasi dan menyesuaikan kebutuhan TNI hingga Perpres keluar," terangnya.

Tugas Wakil Panglima TNI

Berdasarkan laman setneg.go.id, posisi Wakil Panglima tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia. Yang telah ditetapkan 18 Oktober 2019 kemarin, dan sudah diundang-undangkan.

Lebih tepatnya, posisi itu disebut dalam Pasal 13 ayat 1 huruf a yang berbunyi; Markas Besar TNI meliputi: 1. Panglima; dan 2. Wakil Panglima.

Dijelaskan pula, dalam Pasal 15 ayat 1, bahwa tugas Wakil Panglima yakni: merupakan koordinator pembinaan kekuatan TNI guna mewujudkan interoperabilitas/Tri Matra Terpadu, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima.

Dalam lampiran pun disebutkan bahwa yang berhak menduduki posisi Wakil Panglima adalah Perwira Tinggi atau Pati yang berpangkat bintang empat (4).

Posisi Wakil Menteri Lama Dihapus

Posisi Wakil Panglima ini sudah lama tidak hadir, yang menghapusnya adalah Presiden keempat RI Abdurahman Wahid alias Gus Dur, melalui Keppres tertanggal 20 September 2000.

Ialah Fachrur Rozi, Menteri Agama saat ini, yang dicopot Gus Dur sekaligus menjadi Wakil Panglima terakhir. Sebelum akhirnya, sekarang dihidupkan kembali.

Setelah jabatan itu tidak ada dibentuk Kepala Staf Umum (Kasum). Bedanya pos ini diisi oleh jenderal bintang tiga, jelas berada satu tingkat di bawah Kepala Staf.

Sebenarnya, 2015, saat Moeldoko menjabat sebagai Panglima pernah mengusulkan hal tersebut secara resmi ke Presiden Jokowi. Namun, hingga tongkat komando pindah ke tangan Gatot Nurmantyo, usulan tersebut belum mendapatkan jawaban.