DPR Nilai Harusnya MA Pertimbangkan Alasan Baiq Nuril Rekam Percakapan Mesum

Rabu, 10 Juli 2019 16:28 Reporter : Sania Mashabi
DPR Nilai Harusnya MA Pertimbangkan Alasan Baiq Nuril Rekam Percakapan Mesum Baiq Nuril di Menkumham. ©2019 Merdeka.com/Iqbal S Nugroho

Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menilai Mahkamah Agung tidak melihat kasus terpidana pelanggaran Undang-Undang (UU) ITE Baiq Nuril sesuai secara kompleks. Kata dia, seharusnya Mahkamah Agung (MA) juga mempertimbangkan alasan Baiq merekam ucapan-ucapan mesum dari Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram.

"Mestinya harus dipertimbangkan juga kenapa si terdakwa itu kok sampai mau melakukan itu. Ini yang tidak dilihat. MA tampak lebih melihat pada terpenuhi unsur pasal tapi surrounding circumstances nya itu kenapa si terdakwa melakukan itu tidak dilihat," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/7).

Menurut Arsul seharusnya, MA melihat kasus ini sesuai dengan tren dimana saat ini sedang didesain RKUHP dengan prinsip keadilan restoratif. Dalam kasus Baiq banyak masyarakat yang menginginkan adanya keadilan.

"Tetapi yang diharapkan masyarakat sebagai ekspresi keadilan restoratif pada kasus di mana Baiq Nuril dianggap telah dilakukan penghinaan atau penistaan melalui media elektronik," ungkapnya.

Tambahnya, jika MA menggunakan cara berpikir RKUHP maka jenis hukuman akan berbeda. Bisa saja Baiq hanya terkena hukuman percobaan.

"Jadi kalu mengikuti tren pola pikirnya RKUHP yang akan datang keadilan restoratif maka kasus seperti Baiq Nuril kalaupun dihukum mestinya dengan pidana percobaan seperti yang dilakukan hakim di tingkat PN nya," ucapnya.

Sebelumnya, terpidana kasus ITE, Baiq Nuril Maknun menaruh harapan besar kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mendapatkan keadilan. Hal itu terlihat dari surat untuk Jokowi yang ditulis tangan oleh Baiq Nuril.

Dalam surat yang beredar luas itu, Baiq Nuril berharap Presiden memberikan amnesti kepada dirinya. Sebab, itu merupakan harapan terakhir Baiq Nuril setelah upaya Peninjauan kembali (PK) ditolak Mahkamah Agung (MA). [rhm]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini