Merdeka.com - Ketua DPR Setya Novanto mengaku kecewa atas sikap pemerintahan Australia yang mengungkit masalah sumbangan Tsunami, untuk membatalkan eksekusi mati bandar narkoba 'Bali Nine'. Setya mengatakan, pernyataan tersebut adalah bentuk intervensi PM Australia, kepada pemerintah Indonesia untuk membatalkan eksekusi mati.

"Saya sebagai ketua DPR, tentu kecewa kepada PM Abbott. Seharusnya Australia menyadari bahwa hukum di Indonesia tidak bisa di intervensi. Itu yang kita sesalkan karena ini akan mempengaruhi kedaulatan rakyat," kata Setya, di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (23/2).

Setya mengatakan, pemerintah Indonesia juga harus bisa mengambil tindakan tegas terhadap pernyataan Autralia tersebut. Dia menambahkan, Menteri luar negeri seharusnya melakukan diplomasi kepada pemerintah Australia, bahwa hukuman mati akan tetap dilakukan.

"Ini harus dipikirkan oleh pemerintah, bahwa kedaulatan negara jangan dicampuri oleh pihak asing. Saya harap Abbott bisa melihat masalah ini. Kita harapkan Australia bisa menyadari dan tidak mencampuri lagi," jelasnya.

Sebelumnya, Perdana Menteri Australia Tony Abbott, Rabu (18/2), mendesak Indonesia untuk membatalkan eksekusi mati dua Warga Negara Australia, mengingat kontribusi besar Canberra dalam bantuan setelah tsunami dahsyat tahun 2004 silam, Abbott meminta Indonesia untuk membayar kemurahan hati itu dengan membatalkan eksekusi dua warganya yang divonis mati dalam kasus perdagangan narkoba di Bali.