DPR Minta Penggunaan AstraZeneca Disetop Jika Terbukti Ada Warga Meninggal
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melki Laka Lena meminta pemerintah memberhentikan penggunaan vaksin AstraZeneca Apabila temuan Komnas KIPI menunjukkan kematian peserta vaksinasi di GBK akibat vaksin AstraZeneca.
"Kalau memang barangnya ini masih bermasalah, sebaiknya dihold dulu, jangan sampai lagi muncul korban-korban berikutnya yang tidak perlu yang bisa membuat masyarakat kita jadi korban karena AstraZeneca," ujar Melki kepada wartawan, Senin (10/5).
Komnas KIPI perlu mengecek kejadian pascaimunisasi dan memastikan dengan data apakah kematian tersebut karena penggunaan AstraZeneca.
Komisi IX, kata Melki, sudah mengingatkan kepada Kemenkes, BPOM, Komnas KIPI untuk mencermati vaksin AstraZeneca karena banyak kejadian pascaimunisasi di berbagai negara di Eropa. Banyak juga yang menghentikan tak menggunakan AstraZeneca.
"Sudah memberikan catatan kepada Badan POM, Kemenkes, dan Komnas KIPI itu untuk betul-betul sangat berhati-hati dalam memastikan penggunaan AstraZenaca di Tanah Air karena melihat perkembangan di berbagai belahan dunia yang lain," kata Melki.
Peristiwa meninggal setelah divaksin AstraZeneca harus dijelaskan kepada publik. Supaya masyarakat bisa tenang mengikuti vaksinasi khususnya menggunakan produk AstraZeneca.
"Segara dicari penyebabnya, disampaikan, ditelusuri, dipastikan betul penyebab kematian pria tersebut yang menggunakan vaksin AstraZeneca ini, dan segara disampaikan kepada publik apa yang terjadi," kata Melki.
Sebelumnya, Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas KIPI) mendapatkan laporan seorang anak muda asal Jakarta, Trio Fauqi Virdaus meninggal dunia sehari setelah menerima vaksinasi Covid-19 merk AstraZeneca. Hingga kini, penyebab meninggalnya Trio masih didalami.
Komnas KIPI sedang melakukan pengkajian atas kasus meninggalnya Trio. Hasil kajian sementara, belum cukup bukti bahwa Trio meninggal karena vaksin AstraZeneca.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Komisi IX DPR Minta Kemenkes Serius Tangani Kenaikan Kasus DBD
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Golkar, Dewi Asmara mengatakan, kasus DBD saat ini naik lebih tinggi dibandingkan tahun 2023.
Baca SelengkapnyaKlaim Pemilu 2024 Lebih Baik dari Sebelumnya, Gerindra Anggap Tidak Perlu Hak Angket DPR
Gerindra menilai hak angket itu tidak perlu dilakukan apalagi baru sebatas wacana.
Baca SelengkapnyaJelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik
DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Komisi VI DPR RI Apresiasi Kesiapan Pertamina Hadapi Lebaran 2024
Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji.
Baca SelengkapnyaDewas Benarkan Ada Laporan Jaksa KPK Peras Saksi: Sudah Penyelidikan
Meski demikian dari informasi yang dihimpun jika inisial Jaksa KPK itu adalah TI yang diduga memeras saksi dalam sebuah kasus sebesar Rp 3 miliar.
Baca SelengkapnyaDisdik DKI Batalkan KJP Plus 492 Peserta Gara-Gara Berbuat Mesum hingga Tawuran
Terdapat larangan yang wajib dipatuhi oleh penerima KJP Plus, seperti larangan membawa senjata tajam dan terlibat tindakan asusila.
Baca SelengkapnyaMenyusul Megawati, Eks Kasau dan Kasal Pendukung Ganjar di Pilpres Bakal Ajukan Amicus Curiae ke MK
Para purnawirawan TNI dan sejumlah tokoh tergabung dalam F-PDR menilai pelaksanaan pemilu 2024 merusak iklim sehat demokrasi di Indonesia.
Baca SelengkapnyaTKN: Anies-Muhaimin Maupun Ganjar-Mahfud Bukan Musuh Kita
Bahkan, kata Rosan, Prabowo sudah menyatakan secara terbuka jika terpilih menjadi Presiden akan merangkul semua pihak.
Baca SelengkapnyaPj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini
BKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.
Baca Selengkapnya