Merdeka.com - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP, Hugua, minta Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat tidak saling tuduh mengenai kewenangan Underpass Kemayoran, Jakarta. Underpass Kemayoran belum dibisa dilalui kendaraan akibat banjir yang menutupi terowongan.

"Kita minta bawa salah satu ya yang bawah dalam pengelolaan aset negara ini katakanlah kemarin banjir DKI Jakarta ya, lalu underpass di Kemayoran itu, ini kan sebetulnya aset negara yang berkaitan dengan peran DKI Jakarta dan ini kan kadang-kadang saling menuduh," kata Hugua di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/1).

Dia mengimbau Pemprov DKI dan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sekretariat Negara saling harmonis dalam menangani aset yang ada.

"Karena selalu menuduh antara Jakarta dan pemerintah nasional sehingga tidak etis dam rangka negara jangan ikut-ikutan antara ibukota provinsi dan walikota itu saling tuding menuding," ucap Hugua.

Sebelumnya, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta mengatakan, Underpass Kemayoran yang hingga saat ini tergenang akibat hujan tanggung jawab pengelolaannya oleh Pemerintah Pusat.

"Iya betul, Underpass Kemayoran berada di bawah pusat, tepatnya Sekretariat Negara (Setneg), seperti kawasan GBK (Gelora Bung Karno)," kata Sekretaris Dinas SDA DKI Jakarta Dudi Gardesi saat dihubungi ANTARA, Sabtu (25/1).

Alasan Underpass Kemayoran berada di bawah pengelolaan Pemerintah Pusat karena sebelumnya kawasan itu merupakan landasan terbang pesawat sebelum berpindah ke Bandara Soekarno Hatta.

Meski berada di bawah kewenangan Pemerintah Pusat, Dudi mengatakan Provinsi DKI Jakarta turut membantu pemompaan air yang tergenang di Underpass Kemayoran itu.

"Iya kalau enggak salah ada dua atau tiga unit dari SDA, ada juga dari dinas Gulkarmat ya, terus dari Pemerintah Pusat juga turunkan unit untuk pemompaan. Jadi, sama-sama berusaha menanggulangi kawasan yang tergenang itu," jelas Dudi.