DPR minta pemerintah kawal negosiasi perusahaan dengan Abu Sayyaf
Merdeka.com - Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengakui bahwa di awal penyanderaan 10 WNI, kelompok Abu Sayyaf sudah membuka komunikasi dengan pihak perusahaan para WNI tersebut bekerja. Namun jika nantinya perusahaan menebus sandera tersebut, maka pemerintah harus mengawalnya.
"Nanti yang dilakukan ketika kesepakatan ada, maka pemerintah melakukan pendampingan, pengawalan agar pembebasan sandera ini bisa berlangsung secara lancar dan aman," kata Mahfudz di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/4).
Namun sejauh ini, menurut Politikus PKS ini, pemerintah tidak pernah memikirkan pengumpulan dana negara untuk menebus sandera tersebut. Meski begitu, pemerintah tetap melakukan berbagai upaya untuk membebaskan sandera.
"Jadi yang memberikan tebusan ini bukan pemerintah. Karena negosiasi ini adalah antara pihak Abu Sayyaf grup dengan pihak perusahaan. Pemerintah tidak mengambil opsi membayar tebusan dari uang negara. Tapi mendorong terus komunikasi antara pihak perusahaan dengan pihak Abu Sayyaf," tuturnya.
Maka dari itu, Mahfudz mengaku komisi I DPR terus mendesak agar Menlu melakukan upaya diplomasi. Selain itu, Menlu diminta terus menginformasikan perkembangan negosiasi antara perusahaan dengan Abu Sayyaf.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mahfud Janji Tetap Tegas jika Jadi Wapres: Saya Tidak akan Buang Reputasi Selama 24 tahun
Jika terpilih, Mahfud berjanji akan lebih tegas lagi hal ini agar pemerintah semakin bersih
Baca SelengkapnyaSerahkan Surat Pengunduran Diri, Mahfud Ungkap Reaksi Jokowi: Beliau Bergurau Seperti Teman Lama
Mahfud telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden Jokowi di Istana Negara.
Baca SelengkapnyaMahfud soal Kertas Suara di Malaysia Sudah Tercoblos 03: Bisa Jadi Operasi Pihak Lain
Mahfud menilai bisa saja hal itu menjadi salah satu operasi dari pihak lain seakan-akan pasangan nomor urut 3 melakukan kecurangan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Mahfud MD: Kalau Jadi Pejabat Bikin Kebijakan yang Bermanfaat
"Kalau menjadi pejabat, bikin kebijakan yang memberi manfaat kepada masyarakat," kata Manfud
Baca SelengkapnyaMahfud MD di Lumajang: Ada yang Mengatasnamakan Bansos atas Namanya Sendiri
Mahfud disambut antusias oleh kerumunan masa yang memadati lapangan Senduro, Kecamatan Senduro.
Baca SelengkapnyaRespons Mahfud MD soal Pemakzulan Presiden Jokowi
Pemakzulan Presiden bukan merupakan proses yang cepat.
Baca SelengkapnyaMahfud Sebut Hak Angket Bisa Berujung Pemakzulan Jokowi, Begini Penjelasannya
Proses hak angket di DPR bisa berjalan berbulan-bulan.
Baca SelengkapnyaMahfud MD Dilaporkan ke Bawaslu karena Sebut Gibran Ngawur, Begini Respons Ketum PPP
Mardiono mengaku lapor melapor merupakan hak setiap warga negara Indonesia
Baca SelengkapnyaSudirman Said Nilai Pernyataan Jokowi soal Presiden Boleh Memihak Bisa Merusak Norma Bernegara
Menurut Sudirman, ucapan Jokowi presiden boleh kampanye dan memihak berbahaya.
Baca Selengkapnya