Merdeka.com - Anggota Komisi I DPR Sukamta meminta pemerintah Indonesia untuk lebih proaktif merespons kegelisahan masyarakat terkait kasus dugaan diskriminasi terhadap etnis Uighur di China.

"Kami meminta pemerintah RI agar menunjukkan sikap lebih proaktif dalam merespons kegelisahan rakyat Indonesia," ujar Sukamta melalui keterangannya, Jumat (27/12).

Ketua DPP PKS ini meminta pemerintah tak jalan sendiri soal etnis Uighur. Pemerintah harus bersama rakyat Indonesia memperjuangkan nasib mereka.

"Pemerintah boleh saja mengambil kebijakan bukan model megaphone diplomacy, tetapi tolong sikap dan perjuangan Pemerintah RI atas kasus Uighur ini dikomunikasikan dan ditunjukkan kepada rakyat yang telah memberi mandat kepada Pemerintah," jelas Sukamta.

Sukamta menyebut, sikap teriak di publik mungkin jadi pilihan. Tetapi, harus ada langkah kongkrit yang secara politik dikomunikasikan dengan rakyat. Dia mengingatkan jangan terkesan pemerintah diam saja dengan dalih tidak mau intervensi urusan dalam negeri Cina.

"Terlebih sekarang rakyat Indonesia juga ingin tahu fakta sebenarnya yang terjadi di Xinjiang. Rakyat Indonesia perlu informasi yang jelas soal apa yang menimpa saudara-saudara Uighur di sana," kata Sukamta.

Sukamta bilang, di satu sisi Amerika Serikat vokal menyampaikan informasi pelanggaran HAM tetapi ditepis pemerintah Cina. Dia minta di tengah kesimpangsiuran informasi tersebut, pemerintah Indonesia bisa menyampaikan ke publik sebagai sumber informasi.

"Dan ini dapat tercapai jika pemerintah mau berkomunikasi dengan rakyat tentang apa yang terjadi di sana dan apa yang sedang mereka lakukan untuk membela hak asasi manusia Uyghur," ujar Wakil Rakyat dari Daerah Istimewa Yogyakarta ini.