DPR minta pemerintah audit biro jasa umrah dan haji
Merdeka.com - DPR meminta pemerintah melakukan audit terhadap biro jasa umrah atau haji usai adanya penipuan terhadap masyarakat. Ini menjadi perhatian lantaran miliaran dana umat terkatung entah di mana oleh biro jasa First Travel.
Anggota Komisi VIII dari PDI Perjuangan Diah Pitaloka mengatakan, kasus First Travel harus menjadi pelajaran bagi pemerintah. Untuk itu, dia meminta dilakukan audit terhadap semua biro jasa umrah ataupun haji yang ada di Indonesia.
"Kasus First Travel harus bisa menjadi pelajaran bersama. Makanya pemerintah sebaiknya melakukan audit terhadap semua biro jasa yang ada. Bukan cuman keuangan saja, tetapi juga standar yang diterapkan oleh mereka bagi calon jemaah umrah ataupun haji kita," katanya di Jakarta, Selasa (22/8).
Menurutnya, standar pelayanan dan fasilitas penting untuk menjadi perhatian. Jangan sampai masyarakat yang sudah bersusah payah ingin ke tanah suci akhirnya tak mendapatkan fasilitas memadai.
"Mulai dari keberangkatan, penginapan, makan hingga transportasi di sana (Mekkah) harus diperhatikan juga. Jangan lupa asuransi harus setiap jemaah dapat. Kita pergi naik bus sebentar aja ada asuransinya," tegasnya.
Diah berharap, regulasi mengenai tarif umrah dan haji dapat segera diselesaikan. Mengingat ini merupakan celah bagi sejumlah pihak untuk melakukan penipuan kepada masyarakat.
"Harus kita bahas segera standar minimalnya berapa. Biar masyarakat gak silap saat ditawari harga murah. Mereka punya panduan harga dari pemerintah," tutupnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode
Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.
Baca SelengkapnyaMarak Umrah Backpacker, DPR Minta Menag Yaqut Atur Regulasi untuk Jemaah Indonesia
Marak Umrah Backpacker, DPR Minta Menag Yaqut Atur Regulasi untuk Jemaah Indonesia
Baca SelengkapnyaPelunasan Biaya Haji 2024 Tahap I Resmi Ditutup Hari Ini
Jemaah haji reguler yang sudah melunasi, terdiri atas: 161.567 orang yang memang berhak lunas biaya haji tahun ini.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat
DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaDirut Bulog Tegaskan Pemerintah Tidak Akan Ubah HET Meski Harga Beras Mahal dan Langka
Meskipun harga beras saat ini mahal dan langka, Pemerintah tidak akan mengubah Harga Eceran Tertinggi (HET).
Baca SelengkapnyaPemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi
Sudah ada beberapa Pemda menyampaikan niat untuk memberikan insentif. Tetapi pihaknya masih menunggu aturannya terbit secara resmi.
Baca SelengkapnyaPemerintah Resmi Terapkan Aturan Baru Tarif Efektif PPh 21, Begini Cara Memahaminya
Aturan baru mengenai tarif efektif PPh 21 ini berlaku mulai 1 Januari 2024.
Baca SelengkapnyaDigugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini
Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai
Baca SelengkapnyaDeretan Artis Indonesia yang Jalani Umrah di Akhir Tahun 2023, Terbaru Ada Bunga Citra Lestari
Ada banyak cara untuk menghabiskan waktu di akhir tahun, salah satunya dengan ibadah umrah.
Baca Selengkapnya