Merdeka.com - Anggota Komisi II DPR RI Johan Budi meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo memperhatikan betul kualitas institusi dalam pelaksanaan komitmen antikorupsi. Dengan pernyataan tersebut, Johan menyoroti penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang disampaikan Kemenpan-RB.

"WBK ini jangan hanya sekedar angka-angka saja yang kemudian, tapi di lapangan tidak mencerminkan apa yang menjadi tujuan diadakannya WBK itu," ujar dia, dalam rapat, di kompleks parlemen, Selasa (23/6).

Sebagai contoh dia menyebutkan, ada pemerintahan daerah dan lembaga yang pejabatnya malah diciduk KPK. Padahal menerima penghargaan WBK.

Meski demikian, Mantan Jubir KPK ini tidak menyebutkan secara rinci daerah dan institusi mana yang dia maksud.

"Beberapa waktu lalu tahun lalu kalau tidak salah sebuah pemerintahan daerah bahkan kementerian dapat penghargaan dari KPK kemudian minggu depan gubernurnya ditangkap," ungkap dia.

"Atau beberapa hari kemudian ada pejabat yang dapat WBK kementeriannya ditangkap KPK," imbuh dia.

Berdasarkan pengalaman tersebut, Johan menyarankan agar penilaian WBK dilakukan dengan metodologi yang benar. Sehingga ada kesesuaian antara penghargaan dan pelaksanaan komitmen antikorupsi.

"Sudah ada beberapa contoh orang dapat penghargaan bahkan KPK memberikan penghargaan terkait kinerja pencegahan yang dilakukan di kementerian atau pemerintahan daerah tetapi ironinya justru kepala daerah ditangkap."

"Artinya penilaian selama ini sekedar angka-angka saja yang tidak mencerminkan kejadian yang sebenarnya di tingkat lapangan," tandas Johan.