Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR Minta Kemendikbud Cek Daerah Sudah PPKM Level 3 Tetapi Belum Sekolah Tatap Muka

DPR Minta Kemendikbud Cek Daerah Sudah PPKM Level 3 Tetapi Belum Sekolah Tatap Muka Belajar tatap muka di SDN Pondok Labu 14 Pagi. ©2021 Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Anggota Komisi X DPR Fraksi Gerindra, Ali Zamroni, meminta Mendikbud-Ristek, Nadiem Makarim, untuk berkoordinasi dengan pemda yang wilayahnya sudah di level 3 terkait sekolah tatap muka. Menurutnya, masih banyak pemda yang enggan membuka sekolah meski wilayahnya sudah berada di level 3.

"Pembelajaran tatap muka mohon untuk memonitor secara berkala Kemendikbud untuk melakukan memonitoring terhadap pemda-pemda yang sudah dinyatakan level 3, karena dari data yang ada 60 persen lebih pemda belum bersedia walaupun sudah level 3," kata Ali kata dalam rapat kerja Komisi X bersama Mendikbud-Ristek, Rabu (25/8).

Menurutnya, pembelajaran tatap muka sudah ditunggu-tunggu para siswa. Maka dari itu, ia meminta Kemendikbud memonitor pemda yang sudah level 3 terkait sekolah tatap muka.

"Ini sangat ditunggu tunggu oleh para siswa didik, sudah cukup jenuh hampir dua tahun melakukan pembelajaran secara daring, nah ini pemdanya nih walaupun ini full kewenangan pemda tetapi mohon dilakukan monitoring secara berkala terkait itu," tuturnya.

Ali berharap SD, SMP, SMA dan SMK pada bulan September 2021 kompak sudah mulai pembelajaran tatap muka. Serta dilakukan di semua daerah yang berada di level 3.

"Nah Jawa Bali ini kan sudah level 3 nih, tinggal daerah-daerah mana yang belum berani melaksanakan. Kabupaten Tangerang saja berbatasan dengan Ibu Kota belum berani, bagaimana ini upaya dari Kemendikbud karena memang level 3 diumumkan pemerintah baru beberapa hari yang lalu," pungkasnya.

(mdk/lia)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PPP Tegaskan Siap Dukung Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

PPP Tegaskan Siap Dukung Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

Sikap tegas mendorong hak angket di DPR agar pelaksanaan pemilu serentak pada 14 Febuari lalu dapat terang benderang.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Tenggat Sepekan Peserta Pemilu Tertibkan Alat Peraga Kampanye: Sudah Membahayakan

Pemprov DKI Tenggat Sepekan Peserta Pemilu Tertibkan Alat Peraga Kampanye: Sudah Membahayakan

Terbaru, pengendara terlibat kecelakaan lantaran bendera partai di jalan Gatot Subroto, Jaksel

Baca Selengkapnya
Pimpinan DPR Pastikan UU MD3 Tak Direvisi Sampai Periode 2024 Berakhir

Pimpinan DPR Pastikan UU MD3 Tak Direvisi Sampai Periode 2024 Berakhir

apakah berpeluang untuk dibahas saat periode selanjutnya, Dasco tak menjawab secara rinci.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
DPR: Kemendikbud Harus Ambil Peran Lebih Pro Aktif Usut Kasus TPPO Mahasiswa 'Magang' di Jerman

DPR: Kemendikbud Harus Ambil Peran Lebih Pro Aktif Usut Kasus TPPO Mahasiswa 'Magang' di Jerman

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta Kemendikbudristek menyelesaikan kasus TPPO Mahasiswa magang ke Jerman.

Baca Selengkapnya
DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Wacana Ekstrakurikuler Pramuka Dihapus

DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Wacana Ekstrakurikuler Pramuka Dihapus

Adapun penambahan isu terkait wacana penghapusan pramuka dari ekstrakurikuler masuk jadi pembahasan rapat dengan DPR.

Baca Selengkapnya
Siap-Siap, Pemerintah Bakal Rekrut 419.146 Guru PPPK

Siap-Siap, Pemerintah Bakal Rekrut 419.146 Guru PPPK

Dengan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang terus berjalan, katanya, juga dapat menentukan keberhasilan program perekrutan ASN PPPK guru.

Baca Selengkapnya
PKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika

PKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika

Dia meminta harus bisa dihentikan dan tidak menjadi tren.

Baca Selengkapnya
Kantor DPRD Mimika Papua Dirusak Orang Tak Dikenal, Pelaku Berniat Membakar Tapi Dicegah Sekuriti

Kantor DPRD Mimika Papua Dirusak Orang Tak Dikenal, Pelaku Berniat Membakar Tapi Dicegah Sekuriti

Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika dirusak oleh Orang Tak Kenal (OTK).

Baca Selengkapnya
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.

Baca Selengkapnya