DPR Minta Kemendikbud Cek Daerah Sudah PPKM Level 3 Tetapi Belum Sekolah Tatap Muka
Merdeka.com - Anggota Komisi X DPR Fraksi Gerindra, Ali Zamroni, meminta Mendikbud-Ristek, Nadiem Makarim, untuk berkoordinasi dengan pemda yang wilayahnya sudah di level 3 terkait sekolah tatap muka. Menurutnya, masih banyak pemda yang enggan membuka sekolah meski wilayahnya sudah berada di level 3.
"Pembelajaran tatap muka mohon untuk memonitor secara berkala Kemendikbud untuk melakukan memonitoring terhadap pemda-pemda yang sudah dinyatakan level 3, karena dari data yang ada 60 persen lebih pemda belum bersedia walaupun sudah level 3," kata Ali kata dalam rapat kerja Komisi X bersama Mendikbud-Ristek, Rabu (25/8).
Menurutnya, pembelajaran tatap muka sudah ditunggu-tunggu para siswa. Maka dari itu, ia meminta Kemendikbud memonitor pemda yang sudah level 3 terkait sekolah tatap muka.
"Ini sangat ditunggu tunggu oleh para siswa didik, sudah cukup jenuh hampir dua tahun melakukan pembelajaran secara daring, nah ini pemdanya nih walaupun ini full kewenangan pemda tetapi mohon dilakukan monitoring secara berkala terkait itu," tuturnya.
Ali berharap SD, SMP, SMA dan SMK pada bulan September 2021 kompak sudah mulai pembelajaran tatap muka. Serta dilakukan di semua daerah yang berada di level 3.
"Nah Jawa Bali ini kan sudah level 3 nih, tinggal daerah-daerah mana yang belum berani melaksanakan. Kabupaten Tangerang saja berbatasan dengan Ibu Kota belum berani, bagaimana ini upaya dari Kemendikbud karena memang level 3 diumumkan pemerintah baru beberapa hari yang lalu," pungkasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PPP Tegaskan Siap Dukung Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024
Sikap tegas mendorong hak angket di DPR agar pelaksanaan pemilu serentak pada 14 Febuari lalu dapat terang benderang.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Tenggat Sepekan Peserta Pemilu Tertibkan Alat Peraga Kampanye: Sudah Membahayakan
Terbaru, pengendara terlibat kecelakaan lantaran bendera partai di jalan Gatot Subroto, Jaksel
Baca SelengkapnyaPimpinan DPR Pastikan UU MD3 Tak Direvisi Sampai Periode 2024 Berakhir
apakah berpeluang untuk dibahas saat periode selanjutnya, Dasco tak menjawab secara rinci.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
DPR: Kemendikbud Harus Ambil Peran Lebih Pro Aktif Usut Kasus TPPO Mahasiswa 'Magang' di Jerman
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta Kemendikbudristek menyelesaikan kasus TPPO Mahasiswa magang ke Jerman.
Baca SelengkapnyaDPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Wacana Ekstrakurikuler Pramuka Dihapus
Adapun penambahan isu terkait wacana penghapusan pramuka dari ekstrakurikuler masuk jadi pembahasan rapat dengan DPR.
Baca SelengkapnyaSiap-Siap, Pemerintah Bakal Rekrut 419.146 Guru PPPK
Dengan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang terus berjalan, katanya, juga dapat menentukan keberhasilan program perekrutan ASN PPPK guru.
Baca SelengkapnyaPKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika
Dia meminta harus bisa dihentikan dan tidak menjadi tren.
Baca SelengkapnyaKantor DPRD Mimika Papua Dirusak Orang Tak Dikenal, Pelaku Berniat Membakar Tapi Dicegah Sekuriti
Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika dirusak oleh Orang Tak Kenal (OTK).
Baca SelengkapnyaDPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode
Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.
Baca Selengkapnya