DPR Minta KAMI Ganti Deklarasi dengan Program Edukasi Masyarakat Menghadapi Covid-19
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dan pihak yang kontra saling menahan diri. Permintaan Dasco itu menyoroti pengadangan deklarasi KAMI di Surabaya oleh sekelompok orang.
"Saya imbau kepada semua pihak untuk saling menahan diri lah, baik kepada yang kemudian sekarang melakukan deklarasi-deklarasi, maupun kemudian yang tidak senang adanya deklarasi-deklarasi," ujar Dasco kepada wartawan, Jumat (2/10).
Politikus Gerindra ini menilai sebaiknya deklarasi ditujukan untuk mengedukasi masyarakat menghadapi pandemi Covid-19.
"Saya pikir sebaiknya pihak yang deklarasi-deklarasi sekarang ini programnya lebih mengedukasi masyarakat saja lah tentang bagaimana mengatasi pandemi Covid supaya kita semua bisa saling bahu membahu membantu," ucapnya.
Dasco mengatakan perlu kerja sama semua pihak untuk sama-sama turun mengedukasi masyarakat. Sehingga sebaiknya agenda demikian disalurkan untuk edukasi Covid-19.
"Kita belum tahu pandemi Covid ini sampai kapan, tapi perlu kita sama-sama turun tangan bekerja sama untuk mengedukasi masyarakat soal pandemi Covid ini," ucapnya.
Sebelumnya, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jawa Timur menyesalkan terjadinya aksi pengadangan dan pembubaran acara silahturahmi yang menghadirkan mantan Panglima TNI Jendral (purn) Gatot Nurmantyo di Surabaya.
KAMI menyebut, pembubaran dilakukan oleh Kepolisian. Padahal mereka sudah mengantongi izin dari polisi.
Hal ini pun ditegaskan oleh Komite Eksekutif KAMI Jatim Donny Handricahyono. Ia menyatakan, Gatot Nurmantyo sebenarnya baru saja bicara saat di lokasi di kawasan Jambangan Surabaya.
Di tempat tersebut, Gatot diminta untuk berbicara oleh para tokoh yang hadir. Namun itu acara makan bersama. Agenda di di Jambangan bukanlah acara inti KAMI. Acara inti KAMI ada di Gedung Juang 45, sesuai dengan undangan yang tersebar.
"Kita mau sarapan di penginapan itu. Begitu kita mau sarapan di penginapan itu, karena banyak kiai, lantas karena tokoh diminta sambutan untuk bicara dan lain-lain. Begitu bicara baru jalan sudah dibubarkan sama polisi," katanya, Senin (28/9).
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Program Makan Siang Gratis Mulai Dibahas, PDIP: Upaya Bangun Skenario Pemilu Sudah Selesai
"Padahal rekapitulasi baru dilakukan. Ini tentu saja menyentuh aspek-aspek hukum dan aspek etika dari penyelenggara negara."
Baca SelengkapnyaDeklarasi Dukungan, Para Dokter Indonesia Titipkan Ini Kepada Prabowo-Gibran
Batara menilai Prabowo-Gibran merupakan sosok yang tepat untuk memimpin bangsa Indonesia dan melanjutkan program-program Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca SelengkapnyaKantor DPRD Mimika Papua Dirusak Orang Tak Dikenal, Pelaku Berniat Membakar Tapi Dicegah Sekuriti
Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika dirusak oleh Orang Tak Kenal (OTK).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaKomisioner KPU Diperiksa DKPP, Rekapitulasi Nasional Diskors Sementara
Pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
Baca SelengkapnyaTerima Kasih ke Jokowi, 217 Kepala Desa di Nganjuk Gabung Projo
Sementara Ketua DPC Projo Nganjuk Sujarwo menyatakan ada 217 kades dari 244 desa se-Nganjuk yang bergabung Projo.
Baca SelengkapnyaRespons Kampus di Makassar Disebut Masuk Daftar Program Ferienjob ke Jerman yang Diduga TPPO
Wakil Rektor I Bidang Akademik Unismuh Makassar Abd Rakhim Nanda membantah mengirimkan mahasiswa untuk mengikuti program kerja paruh waktu Ferienjob.
Baca SelengkapnyaCara Kombes Jeki Wujudkan Pemilu Damai dengan Ajak LAMR Pekanbaru Diskusi
Rombongan Kapolres disambut DPH LAMR Kota Pekanbaru Datuk Seri Muspidauan beserta para Datuk pengurus LAMR Kota Pekanbaru.
Baca SelengkapnyaPDIP: Presiden Milik Kita Semua, Tidak Perlu lah Kampanye!
PDIP menilai Presiden Jokowi tidak perlu kampanye meski diizinkan UU Pemilu.
Baca Selengkapnya