Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR Minta Doni Monardo Dorong Pengadaan Kebutuhan Penanganan Covid-19 Lebih Cepat

DPR Minta Doni Monardo Dorong Pengadaan Kebutuhan Penanganan Covid-19 Lebih Cepat Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ihsan Yunus. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi PDIP, Ihsan Yunus menyarankan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mendorong pengadaan barang terkait penanganan virus corona lebih cepat. Tujuannya agar penanganan pasien corona menjadi lebih maksimal dan efektif.

"Saya merasa kewenangan Ketua Gugus Tugas Covid-19 dapat diimplementasikan secara lebih baik. Ambil contoh untuk pengadaan segala barang terkait penanganan Covid–19. Walaupun pengadaan tersebut adalah mutlak kewenangan Kementerian Kesehatan dengan sifatnya yang mengoordinasi berbagai instansi," kata Ihsan dalam keterangannya, Selasa (7/4).

"Saya mendorong Ketua Gugus Tugas untuk lebih mendorong pengadaan terjadi secara lebih cepat dan tepat. Ini juga berlaku soal distribusi Alat Pelindung Diri (APD) ke daerah yang ternyata belum langsung masuk ke rumah sakit. Saya minta Pak Doni untuk langsung berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar APD langsung dapat didistribusikan ke rumah sakit," sambung Ihsan.

Dia juga mempertanyakan standar operasional prosedur (SOP) rapid test virus corona. Sebab, Ihsan menemukan proses tes orang yang terindikasi memakan waktu cukup lama yang berdampak pada penanganan di rumah sakit rujukan.

"Saya juga mencatat belum jelasnya SOP yang ada ketika orang terindikasi sebagai carrier Covid–19. Misalnya adalah jangka waktu tes swab yang cukup memakan waktu. Padahal dia jadi syarat untuk masuk ke rumah sakit rujukan," ujar dia.

Namun, Politikus PDIP ini menyatakan DPR mendukung penuh kerja tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 baik dari sisi anggaran dan regulasi.

"Kami sampaikan komitmen penuh kami untuk mendukung bapak dan teman-teman di lapangan. Sesuai fungsi DPR RI, kami akan selalu mendukung pemerintah agar dapat leluasa bekerja, baik dari sisi peraturan perundang-undangan maupun anggaran. Kami juga mendukung gugus tugas agar dapat selalu menjalankan kewenangannya secara optimal bahkan apabila perlu diperluas. Kami tidak ingin gugus tugas hanya sekadar menjadi kantor penghubung," tandas Ihsan.

(mdk/ray)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPD RI Beri Dukungan Penuh Langkah Cepat Menteri Pertanian Menuju Swasembada

DPD RI Beri Dukungan Penuh Langkah Cepat Menteri Pertanian Menuju Swasembada

Mentan juga mengajak Komite II DPD RI untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.

Baca Selengkapnya
Kasus Covid-19 Muncul lagi, Sekda Jateng Sebut yang Terpapar Karena Belum Booster

Kasus Covid-19 Muncul lagi, Sekda Jateng Sebut yang Terpapar Karena Belum Booster

Terkait mobilisasi orang yang banyak berpotensi terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan.

Baca Selengkapnya
Menuju Indonesia Adil Makmur, Anies Janjikan Akses Kesehatan Berkualitas

Menuju Indonesia Adil Makmur, Anies Janjikan Akses Kesehatan Berkualitas

Peran pemangku kepentingan diperlukan agar tidak menciptakan kebijakan yang saling tumpang tindih.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Menkes Budi: Kasus Covid-19 di Indonesia Jelang Natal dan Tahun Baru 2024 Tak Mengkhawatirkan

Menkes Budi: Kasus Covid-19 di Indonesia Jelang Natal dan Tahun Baru 2024 Tak Mengkhawatirkan

Budi juga menganjurkan masyarakat untuk kembali menggunakan masker saat mengakses tempat-tempat yang rawan.

Baca Selengkapnya
Diduga Lakukan Pelanggaran Pemilu, Anggota DPR RI Diproses Polres Batang

Diduga Lakukan Pelanggaran Pemilu, Anggota DPR RI Diproses Polres Batang

Diduga Lakukan Pelanggaran Pemilu, Anggota DPR RI Diproses Polres Batang

Baca Selengkapnya
Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu

Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu

Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.

Baca Selengkapnya
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini

Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini

Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai

Baca Selengkapnya
Pemilu Kian Dekat, Surat Suara Mulai Didistribusikan, Dikawal Ketat Polisi Bersenjata

Pemilu Kian Dekat, Surat Suara Mulai Didistribusikan, Dikawal Ketat Polisi Bersenjata

Surat suara itu untuk DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten dan kota.

Baca Selengkapnya
Kasus Covid-19 Meningkat di 21 Provinsi

Kasus Covid-19 Meningkat di 21 Provinsi

Tren kenaikan kasus mingguan Covid-19 nasional per 9 Desember 2023 dilaporkan menyentuh angka 554 kasus positif.

Baca Selengkapnya