DPR minta dilibatkan urusi orang miskin

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyarankan pemerintah menjadikan kasus bunuh diri tuna wisma seorang ibu dan anak di Jembatang Pulo Empang, Bogor Jawa Barat, sebagai pembelajaran. Agar tidak terulang, perlu dilakukan perombakan mekanisme bantuan sosial.

"Selama ini, setiap kementerian memiliki program bantuan sosial. Bahkan dibentuk TNP2K (tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan), padahal tidak memiliki landasan konstitusi," kata anggota komisi VIII DPR, Muhammad Oheo Sinapoy kepada merdeka.com di DPR, Jakarta, Rabu (4/7).

Menurutnya, mekanisme bantuan sosial hendaknya dibuat satu pintu. Untuk menghindari penggandaan nama penerima bantuan dan peluang korupsi. Kementerian Sosial adalah instansi yang tepat untuk melakukannya.

Oheo mengaku sebelum pembahasan dana bantuan sosial ditingkat parlemen, para menteri sudah menetapkan nama-nama yang berhak menerima bantuan. Sehingga DPR tidak diikutkan dalam perumusannya.

"Ini salahnya, yang sering terjadi penggandaan nama penerima dan peluang korupsi. Harusnya DPR diikutkan, kan kami lebih tahu kondisi rakyat pada daerah pemilihan kami," terangnya.

Bahkan, Oheo tegas mengatakan keberadaan TNP2K yang dipimpin Wakil Presiden Boediono telah melanggar hukum. Sebab tidak ada konstitusi yang mendasari berdirinya instansi tersebut.

"Hati-hati Wapres, karena saya punya celah untuk bisa dia melanggar konstitusi," pungkasnya.