Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi I Tubagus Hasanudin menyarankan aparat penegak hukum menangani kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Tembagapura, Papua dengan penegakan hukum yang tegas. Sebab, aksi penyanderaan yang dilakukan KKB kepada 1.300 warga di dua desa merupakan pelanggaran hukum.

"Saya pribadi menyarankan harus diadakan penegakan hukum yang ketat. Ada dua hal, pertama menyandera orang sampai orang itu tidak pergi kemana-mana kelaparan, ketakutan, putus dengan keluarga itu adalah pelanggaran hukum," kata Tubagus di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11).

Pelanggaran lain yang dilakukan KKB adalah menggunakan senjata tanpa izin. Tindakan tersebut dikategorikan sebagai kejahatan.

"Jadi dasarnya yang pertama siapapun dia, dari manapun dia. Dari kelompok manapun dia, namanya penyandera harus diambil tindakan. Tapi tentu tindakan penegakan hukum sifatnya harus terukur, tidak boleh membabi buta," tegasnya.

Soal wacana operasi militer untuk menyelamatkan para sandera, dia menyebut operasi tersebut sebagai langkah terakhir. Pasalnya, operasi militer akan menimbulkan reaksi dari dunia internasional.

Kendati demikian, Tubagus mengingatkan pemerintah dan aparat untuk terus mengupayakan penyelamatan sandera karena telah menjadi tugas negara menjaga warganya.

"Jadi harus nenjadi bahan pertimbangan. Tapi jangan takut juga. Kalau tindakan itu diambil demi keamanan 1.300 orang atau dua kampung itu, harus juga. Karena negara harus memiliki kemampuan untuk melindungi warganya," tambahnya.

Aksi teror penembakan oleh KKB wilayah Tembagapura sudah berlangsung lebih dari tiga pekan terakhir.

Saat ini sekitar 1.300 warga sipil masih terjebak di kampung-kampung sekitar Tembagapura seperti Banti, Kimbeli yang sudah diduduki KKB.