Merdeka.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan gugatan Pasal 153 Ayat 1 huruf f Undang-Undang Ketenagakerjaan mengenai Ketentuan Larangan Perkawinan Pegawai dalam Satu Perusahaan. DPR dan pihak terkait yakni Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) tidak hadir dalam sidang ini.

Hakim Ketua Arief Hidayat mengatakan, agenda persidangan hari adalah mendengarkan keterangan DPR dan pihak terkait.

"DPR melalui surat keterangannya menyatakan tidak bisa hadir. SPSI tidak hadir dan tidak memberikan keterangan," katanya di ruang sidang MK, Jakarta, Senin (5/6).

Sidang lanjutan yang berlangsung 10 menit ini hanya dihadiri oleh pemerintah yang diwakili Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Hadir juga pemohon yaitu Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pegawai Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu, Jhoni Boetja. Sedangkan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi memilih mangkir.

Dalam persidangan, Arief mengajukan pertanyaan kepada pemohon maupun pemerintah mengenai usulan ahli. Pemohon dan pemerintah menyatakan tidak akan mengajukan ahli. Dengan demikian, hakim tinggal menunggu masukkan kesimpulan dari seluruh pihak terkait untuk dipertimbangkan di Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).

"Kita tinggal menunggu kesimpulan dari masing-masing pihak. Kesimpulan paling lambat selesai Selasa, 13 Juni 2017 pada pukul 10.00 WIB diserahkan ke kepaniteraan mahkamah. Setelah itu kita akan menentukan hasil dari pemeriksaan perkara ini," tutupnya.

Jhoni Boetja sebagai pemohon yang ditemui usai persidangan mengaku kecewa atas ketidakhadiran DPR.

"Ya kecewa juga, tapi enggak apa-apa. Kalau kecewa ya kecewa, karena saya pengen dengar alasan DPR," ujarnya.

Diberitakan, delapan pegawai PT. PLN yang juga tergabung dalam Serikat Pekerja Pegawai PLN menggugat larangan perkawinan dengan kolega sekantor yang dimuat dalam Undang-undang Ketenagakerjaan ke Mahkamah Konstitusi. Delapan pegawai tersebut adalah Jhoni Boetja, Edy Supriyanto Saputra, Airtas Asnawi, Saiful, Amidi Susanto, Taufan, Muhammad Yunus, dan Yekti Kurniasih.

Gugatan tersebut dilayangkan ke MK pada 13 Februari 2017. Sidang pendahuluan dimulai 22 Februari dengan perbaikan permohonan pada 5 April dan mendengarkan keterangan presiden 15 Mei.

Pemohon menilai Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan melanggar hak konstitusionalnya. Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan berbunyi "Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan: (f) pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama."

Pemohon menilai pasal itu bisa mengakibatkan pegawai kehilangan pekerjaannya. Pelarangan perkawinan sesama pegawai dalam satu perusahaan dianggap bertentangan dengan UU Perkawinan dan UU Hak Asasi Manusia.