DPR: Kritikan masyarakat jangan selalu dianggap bentuk pemberontakan

Merdeka.com - Wasekjen Partai Golkar Ace Hasan Sadzaly melihat maraknya isu Partai Komunis Indonesia (PKI) sekarang ini cenderung sengaja dimunculkan. Padahal menurutnya, tidak ada kaitan antara PKI dengan kepemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sekarang.

"Kecenderungannya terlihat seperti itu gitu (sengaja dimunculkan) Rezim yang sekarang diidentikkan dengan isu PKI padahal apanya yang PKI. Apanya yang komunisme," ujar Ace di Kompleks Parelmen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/9).

Anggota Komisi II DPR ini beranggapan, bahwa kritikan dalam masyarakat jangan selalu dinilai sebagai tuduhan atau bentuk pemberontakan. Dia meminta jika ada orang yang berindikasi menganut paham PKI untuk segera dilaporkan pada pihak yang berwajib.

"Kritikan tersebut jangan dianggap sebagai sebuah bentuk dari misalnya tuduhan-tuduhan ya g tidak bagus sehingga menimbulkan bentrok dan konflik sosial," ungkapnya.

"Kalau ada pihak pihak yang selama ini tegas bicara soal komunisme yah tinggal dilaporkan aja kepada kepolisian gitu. Siapa aja orang-orang itu," pungkasnya.

Sebelumnya diketahui, Polisi melarang pelaksanaan diskusi berkaitan dengan peristiwa 1965 di LBH Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu (16/9). Setelah memblokir akses masuk ke Kantor LBH Jakarta sejak pagi, beberapa perwakilan polisi termasuk Kapolres Jakarta Pusat dan Kapolsek Menteng masuk ke dalam kantor LBH untuk berdialog dengan panitia pada siang hari.

Direktur LBH Jakarta, Alghiffarie Aqsa pun mengungkapkan jika dalam negeri tengah darurat demokrasi. "Kami merasa bahwa inilah darurat demokrasi, darurat negara hukum dimana kebebasan berpikir, berkumpul, kemudian menyatakan pendapat lagi-lagi dikekang, lagi-lagi diberangus," ujar Alghiffarie dalam jumpa pers Sabtu (16/9) malam.