DPR: Integritas dan Rekam Jejak Harus Jadi Syarat Utama Dewan Pengawas BPJS

Rabu, 27 Januari 2021 11:53 Reporter : Muhammad Genantan Saputra
DPR: Integritas dan Rekam Jejak Harus Jadi Syarat Utama Dewan Pengawas BPJS Gedung DPR. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS Netty Prasetyani Aher mengatakan, Komisi IX harus memastikan Dewas BPJS diisi oleh figur yang berintegritas, inovatif dan pro rakyat. Dia tidak ingin BPJS justru menambah beban kepada rakyat.

"Komisi IX harus memastikan sosok yang terpilih adalah mereka yang berintegritas, inovatif dan pro rakyat. BPJS dibentuk sebagai amanah Undang-Undang No. 24 Th. 2011 guna memastikan kehadiran negara dalam memberikan jaminan perlindungan kesehatan dan lapangan kerja bagi rakyat. Jangan sampai lembaga ini justru dianggap sebagai penambah beban," katanya, Rabu (27/1).

"Juga pola komunikasi dan hubungan dengan direksi dan DPR perlu ditingkatkan. Mengingat dewas memberikan saran kepada direksi, melapor kepada Presiden, dan dipilih oleh komisi IX," tambah dia.

Komisi IX akan melakukan pendalaman kepada para calon terkait evaluasi pelaksanaan Dewas BPJS periode sebelumnya. Serta, menanyakan soal kenaikan premi saat pandemi, data keanggotaan BPJS, dan tentang potensi korupsi pengelolaan dana jaminan sosial.

"Sungguh ironis jika badan negara yang bertugas memberikan jaminan perlindungan pada rakyat justru didera isu korupsi. Oleh sebab itu, integritas dan rekam jejak yang baik harus menjadi syarat utama Dewas BPJS," kata Wakil Ketua Fraksi PKS DPR ini.

Netty menyoroti Kejagung RI yang telah memanggil sejumlah petinggi BPJS atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pengeloaan dana BPJS Ketenagakerjaan. Dengan itu, dia meminta pemerintah agar menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan memberi kesempatan aparat penegak hukum bekerja tanpa intervensi.

"Pastikan proses hukum berjalan dengan adil, transparan dan independen. Saya prihatin dan sedih jika terbukti benar terjadi korupsi di BPJS ketenagakerjaan yang semakin menambah panjang daftar tindak korupsi di lembaga pemerintah," ujarnya.

"Hal ini harus menjadi tantangan BPJS ketenagakerjaan dan Dewasnya untuk memperbaiki sistem yang ada dan meningkatkan kembali kepercayaan publik," pungkasnya. [ray]

Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. DPR
  3. BPJS Ketenagakerjaan
  4. BPJS
  5. Jakarta
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini