DPR Ingatkan Jokowi Pastikan Kesiapan Faskes jika PPKM Darurat Diperpanjang
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily meminta pemerintah melakukan evaluasi dua pekan penerapan PPKM Darurat, sebelum memutuskan untuk memperpanjang. Bila memang belum mereda, pemerintah diminta jangan bertaruh kepada kesehatan masyarakat.
"Pemerintah saya kira sudah mempertimbangkan dan memiliki kajian yang mendalam tentang kemungkinan adanya perpanjangan PPKM Darurat hingga enam minggu. Tentu kajian tersebut didasarkan atas evaluasi PPKM Darurat yang telah berjalan selama dua minggu ini," ujar Ace kepada wartawan, Rabu (14/7).
"Jika penularan Covid-19 masih belum terkendali dengan baik, atau setidaknya berdasarkan laporan harian Covid-19, belum ada tanda-tanda mereda, saya kira pemerintah jangan bertaruh dengan kesehatan masyarakat," sambungnya.
Melalui evaluasi, bisa diketahui sejauh mana positivity rate penularan Covid-19 selama dua pekan PPKM Darurat. Ace menilai, pemerintah perlu melihat apakah ada trend perbaikan pengendalian penularan virus.
Serta melihat sudah sejauh mana efektivitas pengetatan mobilitas masyarakat. Terhadap penurunan angka keterisian fasilitas kesehatan yang menampung pasien Covid-19.
"Sejauh mana penanganan kesehatan masyarakat, adakah efektivitas pengetatan mobilitas masyarakat ini terhadap pengendalian penularan terutama penurunan angka keterisian fasilitas kesehatan spt Rumah Sakit, Puskesmas & RS darurat yang telah dipersiapkan," ujar Ace.
Politikus Golkar ini mendorong juga vaksinasi Covid-19 digenjot secara maksimal agar herd immunity terpenuhi. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan vaksin dengan tingkat efikasi tinggi dan merata.
"Melakukan pemerataan program vaksinasi secara massif di seluruh Indonesia hingga ke pelosok-pelosok karena saat ini hampir semua daerah di Indonesia, termasuk di kampung-kampung, tingkat penyebarannya sudah merata pula," lanjut Ace.
Maka itu, Ace mendorong pemerintah memastikan ketersediaan fasilitas kesehatan yang merata dan terjangkau masyarakat. Pemerintah jangan bertaruh dengan kesehatan masyarakat.
"Untuk itu, jangan bertaruh dengan kesehatan masyarakat. Covid-19 merupakan penyakit menular yang berdampak kepada berbagai aspek, terutama ekonomi. Selesaikan dulu tingkat pengendalian penularannya, pastikan ketersediaan fasilitas kesehatan yang merata dan terjangkau masyarakat,"
Ace yakin pemerintah bisa segera mengendalikan situasi penyebaran Covid-19 melalui kegiatan PPKM Darurat ditambah kedisiplinan masyarakat. Pemerintah juga perlu membantu masyarakat terdampak dengan bantuan sosial.
"Saat ini yang secepatnya dilakukan juga bagi adalah segera masyarakat yang terdampak ekonomi kebutuhan dasarnya untuk diberikan bantuan sosial seperti beras dan kebutuhan sembako. Jangan sampai PPKM Darurat membuat masyarakat semakin sulit hidupnya," katanya.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi ke Menkes soal Kasus Covid-19: Amati Betul Secara Detail Perkembangannya Seperti Apa
Informasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.
Baca SelengkapnyaJokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai
Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaJokowi Bakal Dapat Peran Penting di Pemerintahan Prabowo, Golkar: Pemikiran Beliau Dibutuhkan Bangsa
Wajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Keras! Sekjen PDIP Bilang Prabowo-Gibran Cermin Jokowi Tiga Periode
Pernyataan Jokowi boleh mendukung capres menimbulkan sentimen negatif
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaLSI Denny JA: Tingkat Kepuasan ke Presiden Jokowi Capai 80,8 Persen, Prabowo-Gibran Kecipratan Suara
Survei LSI Denny JA yang mengusung tema "Di Ambang Pilpres Satu Putaran Saja" ini dilakukan pada periode 16-26 Januari 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Beri Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Begini Respons PDIP
Hasto juga menyebut pemberian suatu pangkat terkadang bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan
Baca SelengkapnyaSoal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca Selengkapnya