DPR: Hanya 100 dari 514 Daerah Rutin Perbarui Data Kemiskinan dalam 10 Tahun Terakhir
Merdeka.com - Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto mengungkapkan masalah penyaluran bantuan sosial (bansos) akibat hanya 100 dari 514 total kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang rutin memperbarui data kemiskinan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.
Menurutnya, itu menjadi penyebab permasalahan terkendalanya penyaluran bantuan-bantuan saat Pandemi Covid-19 oleh pemerintah pusat kepada masyarakat di daerah, terkhusus bansos.
"Ternyata mereka kaget, karena belum ada sebelumnya seperti ini (wabah Covid-19) di Indonesia. Maka yang paling krusial adalah data, dari pantauan kami hampir lebih dari 500 kabupaten/kota, hanya 100 kabupaten/kota yang melakukan update data kemiskinan dalam 10 tahun terakhir," katanya dalam diskusi virtual Ombudsman, Rabu (5/8).
Tidak rutinnya kabupaten/kota dalam memperbarui data, dia menjelaskan, turut berdampak pada penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran. Akibatnya banyak masyarakat yang mengeluhkan karena tidak mendapatkan bansos.
"Contohnya di Cianjur banyak masyarakat miskin tapi tidak mendapatkan. Kemudian di Serang dari hasil kunjungan kami ada PNS itu menerima bansos masih tercantum di penerima. Termasuk juga anggota DPRD ada yang menerima, ada polisi yang menerima," ujarnya.
Oleh karena itu, Yandri mengatakan, Komisi VIII terus mendorong agar masalah data ini bisa selesai. Salah satunya dengan membuat rapat gabungan bersama lima kementerian dan lembaga, diantaranya Kemesos, Kemendes, Kemenkeu, Kemendagri, termasuk Bappenas yang menyangkut pendataan.
"Saya kira dengan adanya penyelesaian data sekiranya masalah bansos bisa terselesaikan. Karena, jika tidak gejolak sosial di masyarakat masih akan terus terjadi dan ini berbahaya," terangnya.
"Artinya kami sudah melihat semua ini bahwa persoalan data menjadi inti pokok sumber masalah yang harus diselesaikan. Bila nanti, data telah selesai bisa dipakai untuk siapapun, misal BUMN, Pendidikan, Pertanian, termasuk data untuk e-KTP," tutupnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu
Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca SelengkapnyaMenkes Beberkan Data Jumlah Petugas Pemilu 2024 Meninggal Turun Dibanding 2019
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, data petugas pemilu 2024 yang meninggal tahun ini turun jauh ketimbang tahun 2019.
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kasus Covid-19 Meningkat di 21 Provinsi
Tren kenaikan kasus mingguan Covid-19 nasional per 9 Desember 2023 dilaporkan menyentuh angka 554 kasus positif.
Baca SelengkapnyaSempat Kekeringan, Warga di Beberapa Wilayah Banten Mendapat Bantuan Air Bersih
Terhitung sebanyak 105 tangki dengan total 600.000 liter sudah didistribusikan ke beberapa kecamatan/kota yang berada di Provinsi Banten.
Baca SelengkapnyaMenkes Budi: Kasus Covid-19 di Indonesia Jelang Natal dan Tahun Baru 2024 Tak Mengkhawatirkan
Budi juga menganjurkan masyarakat untuk kembali menggunakan masker saat mengakses tempat-tempat yang rawan.
Baca SelengkapnyaPersaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu
Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaKasus Covid-19 Muncul lagi, Sekda Jateng Sebut yang Terpapar Karena Belum Booster
Terkait mobilisasi orang yang banyak berpotensi terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan.
Baca SelengkapnyaPenampakan Surat Suara Pemilu 2024 untuk Pemilih Tunanetra
Berdasarkan data daftar pemilih tetap Pemilu 2024, di Kabupaten Bangka Barat, 1.265 pemilih berkebutuhan khusus yang berada di seluruh kecamatan.
Baca Selengkapnya