Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR Dukung Kegiatan Belajar Jarak Jauh Demi Keselamatan Siswa saat New Normal

DPR Dukung Kegiatan Belajar Jarak Jauh Demi Keselamatan Siswa saat New Normal Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian (Baju Biru). ©2018 Merdeka.com

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan kesehatan dan keselamatan anak jauh lebih penting ketimbang peserta didik harus masuk kelas dalam penerapan tatanan 'new normal' tahun ajaran baru mulai 13 Juli 2020. Menurut dia, pemerintah menetapkan tahun ajaran baru pada tanggal 13 Juli 2020 namun hal tersebut bukan berarti sekolah akan kembali dibuka.

"Untuk itu, saya mendukung proses belajar mengajar tetap dilakukan jarak jauh seperti yang dilaksanakan selama masa pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sejak Maret lalu di mana siswa tidak harus masuk kelas," ujar Hetifah dilansir Antara, Kamis (4/6).

Dia mengatakan bahwa hal ini juga disampaikan oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Hamid Muhammad.

Untuk itu, Hetifah mendukung ditundanya pembukaan sekolah karena keselamatan siswa menjadi prioritas. Hal lainnya seperti ketuntasan kurikulum, adalah nomor dua.

Dalam kondisi new normal, lanjutnya, sebaiknya pembelajaran tatap muka ditunda dulu sambil melihat perkembangan sehingga pemerintah lebih baik fokus dulu pada peningkatan kualitas pembelajaran jarak jauh.

"Tahun ajaran baru tidak apa-apa dimulai 13 Juli, namun sebaiknya tetap dilakukan belajar jarak jauh. Evaluasi apa yang telah dilakukan sebelumnya, sebaiknya diperbaiki di bulan-bulan ini," ucap Hetifah.

Dia mengatakan, ada banyak hal yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kualitas pendidikan jarak jauh. Salah satunya adalah dengan berkoordinasi secara aktif dengan Kemenkominfo untuk meningkatkan akses internet hingga ke daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T).

"Perbaikan pelayanan akses internet juga sebagai upaya peningkatan kapasitas guru dan orang tua dalam melaksanakan pembelajaran secara daring. Ke depan sebaiknya kebijakan diarahkan ke sana, dibanding kembali melakukan 100 persen tatap muka," tuturnya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kesejahteraan Rakyat ini menyatakan pihaknya sangat memahami bahwa terdapat daerah-daerah yang masih kesulitan untuk menerapkan pendidikan jarak jauh.

Untuk daerah-daerah tertentu yang memang sangat sulit melaksanakan pendidikan jarak jauh, lanjutnya, mungkin harus dibuka demi memastikan pelayanan pendidikan tetap berjalan sambil menerapkan protokol kesehatan, namun hal ini merupakan opsi terakhir.

"Jika sekolah memang harus dibuka, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi, seperti berada di zona hijau, kalau bisa yang nihil kasus Covid-19. Standar sarana prasarana juga harus mendukung protokol kesehatan seperti adanya sarana cuci tangan dan sistem UKS yang memadai," ucap Hetifah.

(mdk/ray)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024, DisdiK DKI Terapkan PJJ di Sebagian Sekolah

Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024, DisdiK DKI Terapkan PJJ di Sebagian Sekolah

Jelang pengumuman hasil Pemilu 2024 oleh KPU, pembelajaran jarak jauh diterapkan di sebagian sekolah di Jakarta

Baca Selengkapnya
Mengapa Bulan Januari Terasa Lebih Panjang dan Berjalan Lambat? Begini Penjelasan Ilmuwan

Mengapa Bulan Januari Terasa Lebih Panjang dan Berjalan Lambat? Begini Penjelasan Ilmuwan

Sains ternyata punya jawaban mengapa bulan Januari terasa lambat dari bulan-bulan biasanya.

Baca Selengkapnya
Modus Berbagi Takjil, Ratusan Pelajar Bikin Onar dan Hendak Tawuran Ditangkap di Jakpus

Modus Berbagi Takjil, Ratusan Pelajar Bikin Onar dan Hendak Tawuran Ditangkap di Jakpus

Modus Berbagi Takjil, Ratusan Pelajar Bikin Onar dan Hendak Tawuran Ditangkap di Jakpus

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Penjelasan Lengkap Ditjen Pajak soal Peraturan Terbaru PPh 21

Penjelasan Lengkap Ditjen Pajak soal Peraturan Terbaru PPh 21

Ditjen Pajak menargetkan alat bantu tersebut dapat digunakan mulai pertengahan bulan Januari 2024.

Baca Selengkapnya
Dirut Bulog Jelaskan Duduk Perkara Beras SPHP Memuat Stiker Capres Tertentu

Dirut Bulog Jelaskan Duduk Perkara Beras SPHP Memuat Stiker Capres Tertentu

Bayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.

Baca Selengkapnya

"Perundungan dengan Dalih Apa pun Tak Boleh Dibiarkan!"

Dirjen HAM menyebut tindakan merundung bisa mencederai martabat dan merugikan seseorang.

Baca Selengkapnya
Jenderal Bintang 2 Bagikan Tips Cegah Lelah Berkendara Saat Arus Balik Mudik

Jenderal Bintang 2 Bagikan Tips Cegah Lelah Berkendara Saat Arus Balik Mudik

Dari data kecelakaan saat arus mudik, temuan faktor kelelahan harus bisa dijadikan pelajaran bagi para pemudik.

Baca Selengkapnya
Detik-Detik Atap SMA Negeri 1 Ciampea di Bogor Ambruk, Sejumlah Siswa Dikabarkan Luka-Luka

Detik-Detik Atap SMA Negeri 1 Ciampea di Bogor Ambruk, Sejumlah Siswa Dikabarkan Luka-Luka

Atap ambruk diduga tak kuat menahan tingginya debit air hujan yang mengguyur Bogor sejak Kamis dini hari.

Baca Selengkapnya
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.

Baca Selengkapnya