Merdeka.com - Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mengkritik biaya konsultasi Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono sebagai dokter spesialis endokrinologi yang mencapai Rp1.320.000. Dante merupakan dokter spesialis kelenjar atau endokrinologi saat ini berpraktik di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading.

Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay meminta semua pihak tidak saling menyalahkan dalam masalah ini. Saleh mendorong dibukanya dialog antara IDI dengan Wamenkes Dante.

"Saya merasa ada nuansa saling menyalahkan dalam kasus ini. Sebagai sesama teman sejawat, sudah semestinya kita mendorong dialog dan komunikasi," kata Saleh kepada wartawan, Rabu (29/3).

Menurut Saleh, ruang dialog untuk meminimalisir terjadinya silang pendapat. Supaya bisa ditemukan solusi bersama tanpa adanya saling menyalahkan.

"Jika ada silang pendapat, sebaiknya dibuka ruang untuk dialog. Dengan begitu, ditemukan solusi terbaik bagi semua tanpa harus mengungkit kekurangan dan kesalahan pihak lain," kata Ketua DPP PAN ini.

IDI Kritik Wamenkes Dante Pungut Biaya Konsultasi Dokter Rp1 Juta

Sebelumnya, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mengkritik biaya konsultasi Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono yang mencapai Rp1.320.000. Dante merupakan dokter spesialis kelenjar atau endokrinologi. Saat ini, Dante berpraktik di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading.

Wakil Ketua Umum PB IDI Slamet Budiarto meminta Dante memberikan contoh kepada dokter di Indonesia untuk tidak memungut biaya konsultasi besar. Sebab, Dante merupakan pejabat negara.

"Sebaiknya Wamenkes sebagai pejabat publik memberi contoh kepada dokter di seluruh Indonesia, untuk melakukan praktik melayani pasien BPJS," kata Slamet kepada merdeka.com, Selasa (28/3).

"Tidak mengejar pasien swasta apalagi dengan biaya konsul yang besar," imbuhnya.

Slamet membandingkan biaya konsultasi Dante dengan dokter spesialis yang melayani pasien BPJS Kesehatan. Mereka hanya memungut biaya maksimal Rp70.000.

"Seorang dokter spesialis yang melayani konsul pasien BPJS hanya mendapat Rp30.000-Rp70.000. Apakah Wamenkes tidak melayani pasien BPJS? Padahal beliau pejabat publik," kata Slamet.