Merdeka.com - Wacana rapid test virus corona untuk anggota DPR dan keluarga mendapat kecaman keras dari publik. Sebab, wacana itu muncul saat jumlah kasus terlampau tinggi, hingga banyak yang meninggal dunia. Termasuk, para dokter yang meninggal saat menjadi garda terdepan.

Pengamat politik Ray Rangkuti, yang tergabung dalam Gerakan untuk Indonesia Adil dan Demokratis (GIAD), mengatakan seharusnya masyarakat yang berstatus orang dalam pantauan dan pasien dalam pantauan yang sepatutnya dilakukan rapid test.

"Tentu saja, info ini membuat kita miris dan bahkan jengkel. Sebab, di tengah situasi serba minim yang kita hadapi, baik karena lambannya gerak Pemerintah dalam proses penanganan Corona, termasuk kelangkaan alat medis bahkan untuk petugas medis sendiri, Anggota DPR beserta keluarga justru ingin diistimewakan. Pengistimewaan ini menambah luka warga masyarakat kita," kata Ray dalam keterangannya, Selasa (24/3).

Ray mendesak agar DPR menunda rapid test untuk anggota dewan dan keluarganya itu. Dia menyarankan, kalau ada anggota dewan yang terpapar, sebaiknya mengikuti protokol yang telah dikeluarkan pemerintah secara mandiri.

"Mereka bisa menjangkau pusat pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah," imbuhnya.

Di tengah banyak elemen masyarakat menggalang solidaritas untuk krisis corona, Ray tak habis pikir mengapa DPR bisa mendapatkan fasilitas rapid test. Sementara, kebutuhan tenaga medis dan masyarakat belum terpenuhi.

"Maka entah bagaimana cara berpikir anggota DPR tiba-tiba mendapatkan fasilitas rapid test di saat banyak kebutuhan mendasar baik untuk petugas medis maupun masyarakat umum belum terpenuhi," ucapnya.

Menurut Ray, yang harus diprioritaskan untuk dilakukan tes adalah masyarakat yang memiliki gejala. Karena hal ini lebih menghemat keuangan negara.

"Bukan saja karena hal ini bisa menghemat keuangan negara atau dimanfaatkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak, juga karena secara umum, rapid test di Indonesia hanya ditujukan bagi mereka yang memiliki gejala awal Covid-19. Maka, rapid test untuk seluruh anggota DPR beserta keluarganya merupakan langkah yang berlebihan dan menambah beban luka masyarakat," pungkasnya.