DPR desak pemerintah usut bendera OPM berkibar di KJRI Australia
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta pemerintah harus mewaspadai pihak-pihak yang memanfaatkan masalah bilateral antara Indonesia-Australia untuk melancarkan gerakan separatis. Pernyataan ini menyusul pengibaran bendera Organisasi Papua Merdeka (OPM) di kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Melbourne, Australia.
"Insiden-insiden ini saya kira harus dicermati waspadai karena ini mungkin bagian dari satu skenario yang mau mengambil satu kesempatan di saat kita memgalami berbagai masalah," kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/1).
Pemerintah diminta mencari akar masalah dari dugaan upaya separatis yang dilakukan pendukung OPM tersebut. Menurutnya, aksi separatis pendukung OPM itu terjadi karena banyak faktor.
"Saya kira upaya-upaya untuk disintegrasi negara kita itu bukan sekedar faktor internal tapi juga eksternal. Jadi pemerintah harus betul-betul fokuskan diri dalam persoalan Papua ini," tegasnya.
Lebih lanjut, pemerintah juga harus memastikan dugaan keterlibatan pihak Australia untuk mengganggu posisi Papua di Indonesia. Untuk itu, pemerintah harus menagih penjelasan dari otoritas Australia terkait integritas teritorial Indonesia.
"Kita harus minta penjelasan dari Australia dan komitmen dari Australia dalam hal menyangkut integritas wilayah Indonesia jangan ikut campur," pungkasnya.
Sebelumnya, kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Melbourne, Australia diterobos masuk oleh pria tak dikenal. Lelaki itu memanjat tembok dan naik ke atap lalu memajang bendera Bintang Kejora khas Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Aksi tersebut terekam dalam video berdurasi 2 menit 36 detik, yang diunggah akun Izzy Brown, Jumat (6/1). Dalam akun Facebook pribadinya, Izzy memang kerap mengunggah status berisi dukungan terhadap OPM.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPR Minta KPK Usut Terduga Pelaku yang Bocorkan Informasi OTT
Akibatnya, kebocoran infomasi kerap membuat gagal operasi tangkap tangan (OTT).
Baca SelengkapnyaVIDEO: Ekspresi Desy Ratnasari di DPR, Melotot Jawab Usulan Pemerintah Soal Banjir Dalam RUU DKJ
Pemerintah mengusulkan agar masalah perubahan iklim bukan isu tunggal dalam bidang sumber daya alam
Baca SelengkapnyaVIDEO: AHY Blak-blakan Kata-Kata Presiden Jokowi Yakinkan Dirinya Terima Jabatan Menteri
Komisi II DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kompleks Parlemen Senayan
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
OJK Mau Pangkas 500 BPR, Ketua LPS: Kita kan Kaya, Punya Cukup Dana Bayar Klaim Simpnan
Purbaya menilai, jika OJK melakukan pemangkasan dari 1.500 BPR menjadi 1.000 BPR dalam waktu serentak, dia lebih mengkhawatirkan pihak OJK.
Baca SelengkapnyaVIDEO: Istana Buka Suara Panas Soal Pemakzulan Presiden Jokowi di Tahun Pemilu 2024
Mekanisme pemakzulan presiden sudah diatur dalam konstitusi. Mulai dari DPR, Mahkamah Konstitusi maupun MPR.
Baca SelengkapnyaJokowi Bicara RUU Perampasan Aset: Kunci Ada di DPR!
Jokowi menegaskan pemerintah telah mendesak agar RUU tersebut segera diketok di DPR
Baca SelengkapnyaOJK Kembali Cabut Izin 4 BPR, Ini Alasannya
Dian mengatakan OJK masih akan menutup sisa BPR yang bermasalah di tahun 2024.
Baca SelengkapnyaKomisi XI Ingatkan OJK, Hati-hati Buka Izin Pendaftaran Pinjol
OJK menyebut akan mencabut moratorium perizinan terhadap entitas pinjol baru yang khusus bergerak di sektor produktif dan UMKM.
Baca SelengkapnyaVIDEO: Anggota DPR Keras Depan Menpora: Disuruh Berprestasi Tapi Kaki Diikat, Tak Bisa Lari!
Anggota Komisi X DPR mengkritisi kebijakan internal Kemenpora mengenai automatic adjustment
Baca Selengkapnya