Merdeka.com - Bupati Bogor Ade Yasin resah dengan ribuan pencari suaka atau imigran yang tinggal di kawasan Puncak. Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Daulay merasakan hal yang sama. Menurutnya, persoalan imigran Puncak harus diselesaikan karena meresahkan warga lokal .

"Saya kira bukan hanya bupati yang resah namun juga masyarakat sekitar juga pasti resah karena mereka (imigran) yang tinggal di situ kalau pekerjaannya tidak jelas itu tentu meresahkan," katanya saat dihubungi merdeka.com, Jumat (18/3).

Kekhawatiran lainnya, lanjut Saleh, ribuan imigran bekerja di Puncak akan mengambil jatah proporsi yang semestinya untuk masyarakat lokal atau pribumi. Maka pemerintah perlu mengambil sikap.

"Kedatangan para imigran seperti itu dikhawatirkan akan berdampak tidak baik mungkin dari sisi keamanan atau masalah lain yang bisa terjadi karena problem sosial yang muncul akibat munculnya orang orang luar, asing di situ," ujarnya.

Saleh mendorong pemerintah untuk mengkomunikasikan hal ini kepada Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Commission on Human Rights (UNHCR). Dia ingin masalah imigran ini bisa diurus baik-baik.

"Tapi ini tentu pasti akan meresahkan, menurut saya harus segera diambil tindakan, tidak menutup kemungkinan itu dipulangkan ke negaranya, dikomunikasikan ke negaranya, kalau enggak bisa di urus tanya UNHCR dulu," tuturnya.

"Jangan diusir paksa, makanya ada UNHCR itu, di situ mungkin ada negosiasinya, diskusi," kata politikus PAN ini.

Saleh menduga, para imigran betah di Puncak karena wisata alamnya yang bagus.Masyarakatnya ramah dan kerja bersama orang asing. Namun, apapun ceritanya masalah ini harus diselesaikan.

"Enggak bisa pemerintah kita sendiri lepas tangan, negara negara maju saja banyak yang menolak imigran seperti itu. Di kita ini kan urusannya untuk dalam negeri saja rakyat kita susah, apapun ceritanya saya berharap itu segera di selesaikan," katanya.

"Sekarang lebih baik di didiskusikan dulu dengan UNHCR baru kita ngasih keputusan, enggak boleh kita ngambil keputusan sendiri, itu kan bangsa lain, negara lain jadi kalau bangsa lain negara lain kita selesaikan dengan sikap PBB," kata Saleh.

Sebelumnya, Bupati Bogor Ade Yasin menyebut pencari suaka atau imigran yang tinggal di kawasan Puncak telah mencapai 1.690 orang. Dia berharap pemerintah pusat menyiapkan lokasi khusus bagi mereka, karena keberadaannya mulai meresahkan.

"Di Puncak ada semacam penampungan bagi orang asing. Apakah para pengungsi ini berkoordinasi dengan pemerintah pusat, karena semakin hari semakin banyak, malah sekarang angkanya mencapai 1.690-an, ini sangat mengganggu pariwisata kami dan wisatawan yang akan datang ke Puncak," kata Ade Yasin dalam peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman di Mahoni Ballroom, Lido Lake Hotel, Cigombong, Kamis (17/3).

Menurutnya, harus ada solusi dari pemerintah pusat berkoordinasi dengan United Nations High Commissioner for Refugee (UNHCR).

"Harus ada solusi, karena mereka ditempatkan di sana tanpa pekerjaan, tanpa lahan yang bisa digarap, akhirnya menjadi pengangguran, ada juga yang akhirnya meresahkan masyarakat sekitar," sebut Ade.

Solusi cepat harus dicari bersama Kementerian Hukum dan HAM. "Kami pun ketika akan menertibkan orang-orang asing ini harus juga berkoordinasi dengan Imigrasi. Tidak bisa kita tindak lanjuti sendiri bersama Satpol PP dan Polres," katanya.

"Mungkin dengan dibantu oleh Ombudsman RI, barangkali kementerian yang berwenang akan lebih terbuka. Usulan kami, kita pindahkan ke lokasi yang memang di situ ditampung dan juga diberi lahan untuk bercocok tanam. Kalau ditempatkan di Puncak tidak ada pekerjaan dan lahan yang bisa digarap," kata Ade Yasin.