DPR desak KPI segera formulasikan pengawasan stasiun televisi
Merdeka.com - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sudah memiliki sembilan komisioner baru. Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi berharap, kesembilan komisioner tersebut bisa langsung bekerja mengawasi masalah penyiaran di Indonesia.
"Kita harus sama-sama memulai dari awal, dengan KPI baru yang diharapkan lebih bergigi, sehingga tayangan tv free-to-air semakin edukatif, bukan mendorong ke hal-hal yang negatif," kata Bobby di Gedung DPR RI Senayan, Jumat (29/7).
Politisi Golkar ini menyakini, komisioner KPI baru mampu menemukan formulasi pengawasan dan penindakan yang lebih efektif. Selain itu, kinerja tersebut selayaknya didukung dengan payung hukum, dan undang-undang penyiaran yang kompeten.
"Kita harap ke depan, KPI baru segera menemukan formulasi pengawasan dan penindakan yang lebih efektif, yang didukung payung hukum dan UU penyiaran yang baru," ujarnya.
Setelah masalah pengawasan dan penindakan efektif, Bobby berharap agar para komisoner KPI bisa memperpanjang izin penyiaran 10 televisi swasta, yang tahun ini akan segera berakhir. Dirinya menyebut, perpanjangan izin ini akan memberikan kepastian investasi kepada para pemilik stasiun tv, dalam proses digitalisasi siaran mereka.
"Menurut saya, semuanya layak diperpanjang. Sehingga tidak perlu lagi drama-drama dari KPI atau pemerintah, dan industri bisa ada kepastian investasi mempersiapkan digitalisasi tv," pungkasnya.
Diketahui, 10 stasiun televisi, yakni RCTI, SCTV, ANTV, MNC TV, Trans TV, Trans7, Global Tv, TV One, dan Metro TV akan habis masa berlakunya pada Agustus 2016 mendatang. Hal itu sesuai dengan regulasi UU Penyiaran, yang hanya memberikan izin peminjaman hak siar selama 10 tahun kepada para televisi swasta tersebut.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Media Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri
Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca SelengkapnyaPrabowo Tepis Serangan Anies: Semua Partai Pengusung Bapak Sepakati Program Kemhan di DPR
Prabowo menekankan bahwa tidak pernah menutupi apa pun dari rakyat.
Baca SelengkapnyaDPR Minta KPK Usut Terduga Pelaku yang Bocorkan Informasi OTT
Akibatnya, kebocoran infomasi kerap membuat gagal operasi tangkap tangan (OTT).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KPU Targetkan Rekapitulasi Suara Luar Negeri Selesai Besok
Proses rekapitulasi hasil perolehan suara dari luar negeri telah mencapai 90 persen hingga Minggu sore.
Baca SelengkapnyaUnggahan Unik Kapolri Sigit di Media Sosial Ucapkan Harlah ke-101 NU, Ada Warga Konoha Bersarung
Melalui akun media sosialnya, Kapolri menyebut NU menjadi salah satu pilar bangsa dalam mengisi kemerdekaan
Baca SelengkapnyaKumpulan Komentar Sri Mulyani soal Program Makan Siang Gratis Diusung Prabowo-Gibran
Usai rapat bersama Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani menyampaikan pemerintah telah menargetkan defisit APBN 2025 maksimal di angka 2,8 persen.
Baca SelengkapnyaCerita Menko Airlangga Diundang Bupati Merauke Hadiri Gerakan Makan Ikan, Ternyata Bagian Program Makan Siang Gratis
Program yang diunggulkan Prabowo-Gibran itu masih menunggu keputusan resmi pemenang Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Baca SelengkapnyaPKS Kritik Rencana Program Makan Siang Gratis Pakai Dana BOS, Bikin Gelisah Guru
Dia juga menilai tak seharusnya dibahas di pemerintahan saat ini.
Baca SelengkapnyaPemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi
Sudah ada beberapa Pemda menyampaikan niat untuk memberikan insentif. Tetapi pihaknya masih menunggu aturannya terbit secara resmi.
Baca Selengkapnya