DPR bakal panggil Menhub terkait pungli di Ditjen Perhubungan Laut
Merdeka.com - Anggota Komisi V DPR Miryam S Haryani meminta pihak kepolisian untuk tidak berhenti melakukan operasi pemberantasan pungli (OPP) di Kementerian Perhubungan saja. Sebab, menurutnya praktik pungli telah menggurita terutama di lembaga-lembaga pelayanan publik.
"Saya juga berharap agar Polri terus aktif memberantas persoalan pungli ini, tidak hanya di Kemenhub saja namun di seluruh lembaga atau tempat yang dimungkinkan adanya praktik pungli," kata Miryam di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/10).
Operasi yang dilakukan polisi kemarin dilakukan atas laporan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Miryam memuji gerak cepat Budi membongkar praktik pungli di instansi yang dipimpinnya.
"Apa yang dilakukan oleh Menteri Perhubungan adalah sebuah langkah maju dan harus kita dukung, namun jangan sampai kejadian ini hanya untuk pencitraan saja. Sebab, dalam jalur birokrasi pasti ada garis komando dari pejabat diatasnya terhadap apa yang dilakukan oleh anggota atau staf dibawahnya, sehingga perlu diusut sampai selesai persoalan ini," terangnya.
Meski begitu, pihaknya berniat memanggil Budi untuk meminta keterangan mengenai praktik pungli di Kementerian Perhubungan. Pasalnya, bisa jadi praktik pungli terjadi karena keteledoran Budi mengelola kementeriannya.
"Logikanya, apabila OTT berawal dari laporkan Menterinya, ada dua kemungkinan, bisa karena pak menteri tidak bisa mengatur anak buahnya sehingga harus meminta bantuan Polri untuk membongkarnya atau pak menteri perintahnya tidak didengar oleh bawahannya," tegasnya.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPRD DKI Heran Heru Budi Mau Bangun Rusun Baru untuk Warga Kampung Bayam
Sebelumnya Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi perencana membangun rusun baru untuk menampung warga eks Kampung Bayam
Baca SelengkapnyaDiduga Lakukan Pelanggaran Pemilu, Anggota DPR RI Diproses Polres Batang
Diduga Lakukan Pelanggaran Pemilu, Anggota DPR RI Diproses Polres Batang
Baca SelengkapnyaDPD Bentuk Pansus Pemilu Dinilai Langgar UU MD3
Seluruh pimpinan dan anggota DPD yang menyetujui pembentukan pansus itu kecurangan pemilu harus diproses Badan Kehormatan DPD RI.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil
Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.
Baca SelengkapnyaPungli di Rutan KPK Capai Rp6,1 Miliar
Dewan Pengawas KPK menemukan ada 93 pegawai KPK yang diduga terlibat dalam perkara pungli.
Baca SelengkapnyaPeta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR
Wacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.
Baca SelengkapnyaSegini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun
Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.
Baca SelengkapnyaBerkali-kali Ketahuan Pungli, Pos Polisi Langsung Diubah Jenderal Polri jadi Kantor Provos
Jenderal polisi berani ubah pos lantas jadi kantor provos usai kerap jadi ladang pungli anggota. Ini sosoknya.
Baca SelengkapnyaTerlibat Pungli Rp6,3 Miliar, Mantan Kepala Rutan KPK Dihukum Etik Berupa Permintaan Maaf
Dia dijatuhi hukuman sanksi etik berupa pernyataan permintaan maaf secara terbuka kepada seluruh pegawai KPK.
Baca Selengkapnya