DPR Bakal Panggil KPK Terkait Kegaduhan

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni menyayangkan sejumlah kegaduhan di KPK, terakhir ialah soal kabar komunikasi Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dengan pejabat di Kementerian ESDM.
Agar lebih terbuka, dirinya menyarankan seluruh kegaduhan di KPK bisa diselesaikan di DPR.
“Tentu saya menyayangkan sederet kehebohan yang ditimbulkan oleh Pak Johanis Tanak. Lagi-lagi KPK menyajikan kegaduhan kepada masyarakat. Dan lebih mirisnya lagi, (kegaduhan) ini datang dari pejabat negara. Jadi lebih baik jangan gaduh. Jangan saling menyalahkan di media, selesaikan saja di hadapan DPR agar lebih transparan,” ujar Sahroni dalam keterangan (14/4).
Sebab Sahroni tidak ingin kasus ini berlarut-larut tanpa adanya kejelasan dan proses verifikasi. Sahroni juga ingin masalah ini diselesaikan secara kenegaraan agar tidak menimbulkan drama berlebih di tengah masyarakat.
“Kita ini bernegara jangan terlalu dibuat rumit. Apa-apa harus gaduh dulu, jawab ke sana, jawab ke sini, akhirnya malah timbul asumsi liar. Sebab bapak itu sudah pejabat negara, marwah institusi melekat pada diri bapak. Selesaikan secara hubungan kelembagaan, duduk bersama kami di DPR. Jika merasa informasi tersebut tidak benar, sampaikan pembelaan bapak di hadapan kami. Mari sama-sama kita verifikasi kasus ini agar cepat menemui kejelasan,” sambungnya.
Terakhir, Sahroni menegaskan bahwa DPR juga akan memanggil KPK untuk meminta klarifikasi terkait berbagai kisruh yang belakangan ini terjadi di lembaga antirasuah tersebut.
“Jadi kami akan panggil KPK untuk menanyakan kegaduhan2 yang akhir-akhir ini terjadi. Termasuk soal chat ini. Biar rakyat lihat dan dengar langsung. Lalu hasilnya kami akan rekomendasikan untuk proses lebih lanjut bila ada pelanggaran,” tandasnya.
(mdk/hrs)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Kasus Korupsi Bansos Beras Kemensos, KPK Panggil Rudijanto Tanorsoedibjo
Kasus Korupsi Bansos Beras Kemensos, KPK Panggil Rudijanto Tanorsoedibjo
Baca Selengkapnya

Wamenkumham Eddy Hiariej Kembali Diperiksa KPK Pekan Ini
KPK segera kembali memeriksa Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pekan ini.
Baca Selengkapnya

Sepakat Lindungi Pekerja, BPJS Ketenagakerjaan dan 11 Asosiasi ALB Kadin Jalin Kerja Sama
Sinergi ini dikukuhkan lewat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama di dalam rangkaian Rakernas Kadin.
Baca Selengkapnya

Tingkatkan Literasi Keuangan, OJK Edukasi Guru hingga Pelaku UMKM di Blora
Kegiatan tersebut bagian dari upaya OJK dalam memberikanedukasi mengenai literasi keuangan.
Baca Selengkapnya

DPR Minta Kolaborasi KPK-Polri dalam Berantas Korupsi Tak Hanya Formalitas
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyambangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (4/12).
Baca Selengkapnya

Kunjungi BRI UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR, Dimeriahkan Ratusan Pelaku Usaha Go Global
BRI UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023 akan diselenggarakan di JCC pada 7 hingga 10 Desember 2023.
Baca Selengkapnya

Kwarda Kaltim Raih Tunggul Tergiat Ketiga Nasional di Munas Gerakan Pramuka 2023
Kwarda Kaltim ditetapkan sebagai salah satu Kwarda tergiat nasional periode 2018-2023.
Baca Selengkapnya

IPM Kaltim 2023 Meningkat Tajam Hingga 78,20
Peningkatan IPM 2023 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.
Baca Selengkapnya

Firli Bahuri Dikawal Ajudan Usai Diperiksa Dewas, Begini Kata KPK
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri memastikan pihaknya sudah tak memberikan pengawalan terhadap Firli.
Baca Selengkapnya

TKN Respons Janji Cak Imin Bakal Terbitkan Perppu untuk Kembalikan UU KPK
TKN memahami bila indeks korupsi versi Indonesian Corruption Watch (ICW) masih tinggi.
Baca Selengkapnya

Selain Suap dan Gratifikasi, KPK Jerat Eks Sekretaris MA dengan Pasal TPPU
KPK memastikan tim penyidik saat menangani suatu perkara selalu mendalami dugaan pencucian uang dalam rangka memulihkan aset dari hasil tindak pidana korupsi.
Baca Selengkapnya

Terima Aspirasi APDESI, Ketua DPR RI Janji Bentuk Pokja Pembahasan Revisi UU Desa
Ketua DPR terima perwakilan massa demo dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI)
Baca Selengkapnya