Merdeka.com - Panitia Urusan Legislasi Daerah DPD RI mengadakan Focus Group Discussion terkait mencari formulasi tepat dalam menjalankan pasal 249 ayat 1 UU MD3. FGD dihadiri pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi serta tokoh masyarakat di Gedung DPD RI Perwakilan DIY, Kamis (11/7)

DPD menilai Pasal bentukan DPR tersebut tidak menguntungkan DPD, sehingga lembaga ini membentuk Panitia Urusan Legislasi Daerah (PULD).

"Pada saat DPR membahas pasal ini dan melahirkan UU MD3 ini tidak melibatkan DPD, saya tidak tahu apakah sengaja DPD diberi mainan baru, tugas baru supaya tidak menyibukkan diri di DPR atau bagaimana," terangnya dalam keterangan persnya, Kamis (11/7).

FGD tersebut menyiapkan peraturan DPD RI tentang mekanisme atau tata cara dalam menjalankan pasal 249 dalam UU MD3 agar secara substansi tidak menyulitkan daerah. Dalam FGD tersebut juga, Cholid mengatakan, DPD bukan hanya mengevaluasi tapi juga meminta masukan dari daerah.

"Kami banyak meminta masukan daerah, supaya DPD tidak menjadi alat untuk menekan daerah karena kami justru wakilnya daerah, sehingga kami mendampingi bukan semata-mata mengevaluasi," ujarnya.

Dalam mencari format yang tepat, Cholid mengatakan, membutuhkan evaluasi. Melalui pasal ini, DPD tidak ingin menghalangi tapi justru memperkuat daerah-daerah. Format yang dirumuskan dalam menjalankan pasal ini harus mengarah pada upaya-upaya memperkuat pasal-pasal dalam perda dan raperda demi kepentingan daerah.

"Evaluasinya harapannya memperkuat daerah bukan menghalang-halangi, karena kata evaluasi ini justru berpotensi menghalang-halangi, bahasa galaknya membatalkan [perda raperda], saya tegaskan kami tidak suka dengan pasal ini dan kami keberatan dengan pasal ini," ucapnya.

Ketua PULD DPD RI Gede Pasek Suardika mengatakan, selama 10 bulan terbentuknya PULD, sudah ada 41 pengaduan terkait produk hukum dari 19 daerah.

"Catatan kami, produk hukum yang diadukan itu rata-rata tanpa perancangan jelas, konflik kewenangan, kesulitan proses penyusunan perda dan kurang mampu menjaring aspirasi masyarakat," ujarnya.