Merdeka.com - Nengah Carma (50), warga Banjar Tengah, Kecamatan Abang Karangasem, Bali selama belasan tahun terakhir menjalani hidup dengan dipasung. Pihak keluarga takut karena dia kerap mengamuk.

Relawan Suryani Institut, dr. Tjok Bagus Jaya Lesmana, Sp.Kj menuturkan, Carma mulai mengalami kejiwaan sejak 1993. Dia sudah berobat ke RSJ lebih dari tiga kali.

Lantaran sering mengamuk dan membahayakan warga, keluarga terpaksa memasungnya. "Setidaknya hampir 15 tahun dia dipasung lantaran sering mengamuk," kata Tjok.

Pihaknya sempat menangani Carma sejak 2014. Saat itu Carma sempat menunjukkan ada perubahan kejiwaannya. Saat itu keluarga mulai berani melepas pasungnya.

"Namun dua bulan lalu kembali kumat, kabarnya sering hilang. Bahkan tiga hari sempat tidak pulang dan terpaksa kembali dipasung karena kawatir," ungkapnya.

Pihaknya menyesalkan langkah keluarga kembali memasung Nengah Carma. Apalagi diketahui bahwa tujuan keluarga demi mendapatkan bantuan bedah rumah. Sebab, sebelumnya warga lain bernama I Ketut Yasa yang juga mengalami gangguan jiwa sudah mendapatkan bantuan bedah rumah.

"Tetangga dan keluarga tetap mengharapkan agar yang bersangkutan bisa mendapatkan bantuan bedah rumah, jadi ini kan terkesan dipasung dengan tujuan untuk mendapatkan bantuan," kritiknya.

Melihat realita sosial seperti ini, kata dia, Pemerintah semestinya bisa mengedukasi masyarakat agar jangan menjadi peminta-minta. Sebab, kesembuhan jiwa seseorang bukan karena bedah rumah tetapi pengobatannya.

"Ini program yang salah, orientasinya bukan menyembuhkan pasien itu sendiri tetapi malah membuat masyarakat selalu berharap mendapatkan bantuan bedah rumah," kritiknya lagi.

Untuk pengobatan, sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah. Sementara yang dilakukan pihaknya hanya sebatas membantu menemukan dan memberikan penanganan awal dengan harapan pemerintah bisa memberikan hak pasien untuk mendapatkan pengobatan.

"Karena sesuai pasal 1 UU Kesehatan, pengobatan merupakan hak setiap warga negara. Ini yang kita sayangkan, semestinya pemerintah ikut terlibat. Terlebih pemerintah sendiri tidak memiliki data akurat tentang penderita gangguan jiwa di Karangasem," lontarnya.

Pihaknya mengaku sudah sempat menawarkan kerja sama dengan Pemkab Karangasem tetapi tidak ditanggapi dengan berbagai alasan.