DOB Dinilai Solusi Pembangunan Papua, Pemerintah dan DPR Diminta Segera Sahkan
Merdeka.com - Pemekaran atau pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Provinsi Papua dinilai menjadi solusi pembangunan di Bumi Cendrawasih tersebut. Oleh karenanya, Forum Mahasiswa Orang Asli Papua (OAP) meminta pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempercepat pengesahan DOB.
Koordinator Forum Mahasiswa OAP, Charles Kosay meminta Presiden Joko Widodo dan DPR agar segera mengesahkan dan menandatangani undang-undang DOB, khusus tiga provinsi, yakni Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan Tengah.
"Kami melihat DOB ini adalah solusi dan strategi untuk pembangunan di tanah Papua," kata Charles. Dikutip dari Antara, Rabu (8/6).
Menurut dia, sebagai pemuda dan mahasiswa adalah intelektual orang Papua untuk mengawal aspirasi masyarakat.
Charles menyebutkan ada dua daerah di Papua saat ini tidak bisa mengelola masalah yang terjadi, sebab beberapa kabupaten ini masih masuk dalam daerah terisolasi.
Selanjutnya, masalah faktor kesehatan dan pendidikan itu belum terjangkau, guru atau tenaga pengajar maupun tim medis atau tenaga medis itu belum bisa ke daerah tertentu karena pembangunan jalannya belum ada.
Selain itu, gedung belum direnovasi dengan baik, sekolahnya tidak begitu baik. Menurut dia. "Dengan adanya pemekaran, akan membantu untuk membuka daerah-daerah terisolasi," ujarnya.
Dia optimistis bahwa pemekaran DOB akan meletakkan kesejahteraan tanah Papua dan OAP sejajar dengan warga di provinsi lain di Indonesia.
Hal itu, kata dia, memperpendek jalur logistik di tanah Papua yang secara geografis penuh dengan tantangan alam sehingga pemenuhan kebutuhan logistik dengan cepat, efektif, efisien dan murah.
Di samping itu, lanjut Charles Kosay, memperpendek tali komando administrasi sehingga masyarakat, terutama di daerah terpencil, bisa mendapat pelayanan dari pemerintah daerah dengan cepat.
Selanjutnya, memeratakan hasil pembangunan. Selama ini, menurut dia, hanya dinikmati oleh penduduk orang asli Papua yang berada di perkotaan yang infrastrukturnya telah tersedia.
Hal tidak kalah penting, kata Charles Kosay, membuka lapangan kerja baru bagi OAP yang selama ini belum sepadan dengan para pendatang. Hal ini karena tingkat bersaing mereka masih perlu ditingkatkan.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus menegaskan bahwa DPR telah menerima surat presiden (surpres) dari pemerintah, terkait dengan pembahasan tiga DOB di Papua.
Dia lantas menyebutkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Papua Selatan (Ha Anim), RUU tentang Provinsi Papua Tengah (Meepago), dan RUU tentang Provinsi Papua Pegunungan Tengah (Lapago).
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jenderal Bintang Tiga Ini Ungkap Sosok Sersan Asal Papua yang Berani Bentak Dirinya
Cerita Prabowo Subianto saat masih menjadi Danjen Kopassus dan memimpin operasi penting di Papua.
Baca Selengkapnya13 Wilayah di Papua Rawan Jelang Pemilu 2024 & 5 di Antaranya Daerah Zona 'Merah'
Polda Papua juga akan menambah personel Brimob di sejumlah daerah guna memperkuat pengamanan, khususnya pada lima daerah yang menjadi fokus utama.
Baca SelengkapnyaMenembus Kampung Terdalam Papua Dikelilingi Pemandangan Indah, Tanpa Listrik & Aspal, Warganya Damai
Di pedalaman Papua, ada pemandangan alamnya yang menakjubkan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Barisan Pemuda Riau Deklarasikan Dukungan untuk Prabowo-Gibran
Pemuda memiliki peran penting pembangunan bangsa dan negara
Baca SelengkapnyaSebut Situasi Papua Aman, Kapolda dan Pangdam Berharap Perayaan Natal & Tahun Baru Lancar dan Damai
Seperti diketahui, teror KKB tak pernah berhenti. Tak hanya menyasar personel Polri dan prajurit TNI yang bertugas. Mereka juga melukai warga sipil.
Baca SelengkapnyaPendapat Pakar Terkait TNI Ubah Istilah KKB di Papua menjadi OPM
Jenderal Agus mengungkap penggantian nomenklatur itu mengikuti penyebutan dari OPM sendiri.
Baca SelengkapnyaDPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode
Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.
Baca SelengkapnyaRekapitulasi Pemilihan DPRD Belum Rampung, Bawaslu Ingatkan KPU Hasil Pemilu 2024 di Papua Belum Bisa Disahkan
Bawaslu Papua mencatat hasil pemilihan anggota legislatif untuk tingkat provinsi Papua pada Pemilu 2024 belum rampung.
Baca SelengkapnyaJelang Berbuka Puasa Prajurit TNI Memperlihatkan Pos Penjagaan di Papua, Netizen Sebut 'Cantik Sekali Pemandangannya'
Momen ngabuburit prajurit TNI yang bertugas di Papua saat menunggu waktu berbuka puasa.
Baca Selengkapnya