Merdeka.com - Pemekaran atau pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Provinsi Papua dinilai menjadi solusi pembangunan di Bumi Cendrawasih tersebut. Oleh karenanya, Forum Mahasiswa Orang Asli Papua (OAP) meminta pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempercepat pengesahan DOB.

Koordinator Forum Mahasiswa OAP, Charles Kosay meminta Presiden Joko Widodo dan DPR agar segera mengesahkan dan menandatangani undang-undang DOB, khusus tiga provinsi, yakni Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan Tengah.

"Kami melihat DOB ini adalah solusi dan strategi untuk pembangunan di tanah Papua," kata Charles. Dikutip dari Antara, Rabu (8/6).

Menurut dia, sebagai pemuda dan mahasiswa adalah intelektual orang Papua untuk mengawal aspirasi masyarakat.

Charles menyebutkan ada dua daerah di Papua saat ini tidak bisa mengelola masalah yang terjadi, sebab beberapa kabupaten ini masih masuk dalam daerah terisolasi.

Selanjutnya, masalah faktor kesehatan dan pendidikan itu belum terjangkau, guru atau tenaga pengajar maupun tim medis atau tenaga medis itu belum bisa ke daerah tertentu karena pembangunan jalannya belum ada.

Selain itu, gedung belum direnovasi dengan baik, sekolahnya tidak begitu baik. Menurut dia. "Dengan adanya pemekaran, akan membantu untuk membuka daerah-daerah terisolasi," ujarnya.

Dia optimistis bahwa pemekaran DOB akan meletakkan kesejahteraan tanah Papua dan OAP sejajar dengan warga di provinsi lain di Indonesia.

Hal itu, kata dia, memperpendek jalur logistik di tanah Papua yang secara geografis penuh dengan tantangan alam sehingga pemenuhan kebutuhan logistik dengan cepat, efektif, efisien dan murah.

Di samping itu, lanjut Charles Kosay, memperpendek tali komando administrasi sehingga masyarakat, terutama di daerah terpencil, bisa mendapat pelayanan dari pemerintah daerah dengan cepat.

Selanjutnya, memeratakan hasil pembangunan. Selama ini, menurut dia, hanya dinikmati oleh penduduk orang asli Papua yang berada di perkotaan yang infrastrukturnya telah tersedia.

Hal tidak kalah penting, kata Charles Kosay, membuka lapangan kerja baru bagi OAP yang selama ini belum sepadan dengan para pendatang. Hal ini karena tingkat bersaing mereka masih perlu ditingkatkan.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus menegaskan bahwa DPR telah menerima surat presiden (surpres) dari pemerintah, terkait dengan pembahasan tiga DOB di Papua.

Dia lantas menyebutkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Papua Selatan (Ha Anim), RUU tentang Provinsi Papua Tengah (Meepago), dan RUU tentang Provinsi Papua Pegunungan Tengah (Lapago). [cob]

Baca juga:
DOB Papua Bisa Ikut Pemilu 2024, Ini Syaratnya
Mahfud Sebut Ada Bupati Deklarasi Siap Maju Jadi Calon Gubernur di DOB Papua
Pemerintah Terbuka dengan Aspirasi Masyarakat Terkait DOB Papua
Demo Tolak DOB Ricuh, Tangan Kasat Polair Polres Jayapura Patah Dilempar Batu
Demo Penolakan Pemekaran DOB Papua, Polisi Amankan Sajam Hingga Gelang Bintang Kejora
Aksi Demo Mahasiswa Papua di Surabaya Tolak Daerah Otonom Baru