Merdeka.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz menilai isu Ketua DPR Setya Novanto mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla untuk meminta saham di PT Freeport Indonesia sebesar 49 persen tidak masuk akal.

"Saya tidak melihat apa yang dituduhkan itu betul karena sesuatu yang di bicarakan itu tidak masuk akal ada orang minta saham 49 persen dan 30 persen. Sejak saya TK kalau saya punya kue 100 persen enggak ada saya kasih sebanyak itu," ujarnya ketika menghadiri acara silahturahmi nasional PPP, Jakarta, Minggu (22/11).

Untuk itu, Djan meminta agar Mabes Polri turun tangan dalam menyelidiki kasus tersebut.

"Saya berharap Mabes Polri untuk turun tangan minta rekaman seutuhnya bagaimana rekaman seutuhnya karena sekarang yang kita dengar baru sepotong-potong," lanjutnya.

Jika Mabes Polri sudah turun tangan dalam menyelidiki kasus itu, Djan yakin jika polemik itu dapat menemui titik terang.

"Justru mabes bisa mendapat rekaman seutuhnya kalimatnya betul enggak minta itu dari Pak Novanto kalau enggak ada itu kan fiktif," tambahnya.

Dia menegaskan bahwa kasus tersebut merupakan rekayasa semata. Dia kembali menganalogikan kasus tersebut dengan contoh kue yang sebelumnya diutarakan.

"Kembali ke masa kecil pernah enggak sih kita minta kue sahabat kita sampe 49 persen," tutupnya.