Merdeka.com - Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta, Djan Faridz mengkritik langkah Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo yang akan mencabut Peraturan Daerah (Perda) tentang pelarangan terhadap minuman beralkohol atau minuman keras.

Menurut Djan, keputusan mencabut Perda tentang pelarangan minuman keras ini, membuat langkah kepala daerah yang telah menerapkan peraturan pelarangan peredaran miras sia-sia di tengah semangat Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada 20 Mei 2016.

"Betapa sia-sia apa yang dilakukan oleh para kepala daerah untuk menyelamatkan warga-masyarakat dari dampak buruk minuman keras," ujarnya di Jakarta, Selasa (24/5).

Djan mengaku tak habis pikir dengan langkah yang diambil anak buah Presiden Joko Widodo itu. Menurut dia, pemerintah seharusnya mengedepankan semangat untuk melindungi generasi bangsa ke depannya.

"Terbayang betapa banyak korban akibat minuman keras di tanah air tercinta. Mulai dari korban kecelakaan yang merenggut sekian banyak nyawa manusia tak bersalah, tindak perkosaan dan pembunuhan, sampai perang suku yang kerap terjadi di Papua. Hampir semuanya berawal dari minuman keras," tegas Djan.

Djan pun mengajak para kepada seluruh masyarakat, terkhusus para ibu untuk menjaga anak-anaknya terhindar dari peredaran minuman keras yang seperti sudah 'dilegalkan' oleh pemerintah lewat Kementerian Dalam Negeri.

"Ini negeri muslim tapi aku tak mengerti dengan pemimpinnya. Peluk anak-anak kita dengan doa, sibukkan diri untuk bersama mereka, sibukkan diri dengan menuntut ilmu, kerja kita akan semakin berat," tukas Djan.

Seperti diketahui, Kementerian Dalam Negeri akan mencabut 3.266 peraturan daerah (Perda). Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengakui bahwa di antara Perda tersebut, ada Perda berisi pelarangan terhadap minuman beralkohol.

Perda pelarangan miras yang akan dicabut, di antaranya Perda di Papua, Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat. Peraturan yang dimaksud yakni Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 04/PDN/PER/4/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A.

Pemerintah ingin minuman beralkohol tidak dilarang sepenuhnya, melainkan hanya perlu diatur peredaran penjualannya. Namun, pemerintah mengklaim dengan dicabutnya Perda tersebut tak akan membuat peredaran minuman keras itu semakin meluas.