Merdeka.com - Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) menggelar rapat sinkronisasi menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Permen tersebut tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD.

Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Didi Sudiana mengatakan, rapat untuk mensosialisasikan, mengimplementasikannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050.12/7765/SJ tanggal 10 Oktober 2017 tentang Penyusunan Program Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

"Selain bertujuan membangun sinergitas dan pemetaan serta pengelompokan isu-isu yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan perencanaan pelaksanaan pembangunan Tahun 2018, pertemuan hari ini juga guna mengawali Rencana Kerja Pemerintah dalam pembangunan program kegiatan Tahun 2019 bahkan persiapan menyongsong Tahun Politik 2019," kata Didi Sudiana saat memberi pengarahan di rapat yang digelar di Hotel Golden Boutique, Kemayoran Jakarta, Senin (13/11).

Ditjen Polpum Kemendagri gelar rapat sinkronisasi bidang Kesbangpol ©2017 Merdeka.com

Selain itu, Didi Sudiana menjelaskan bahwa dalam perencanaan pembangunan yang bersinergi dan matang harus dipahami mengenai mekanisme dan tata cara perencanaan, pengendalian serta evaluasi akibat implementasi perencanaan pembangunan itu sendiri. Begitu pula khususnya dalam perencanaan pembangunan program bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.

"Saya harapkan kepada seluruh peserta rapat dapat mengikuti dan berperan aktif sehingga dapat mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum serta Badan Kesbangpol secara keseluruhan," harap Didi Sudiana.

Rapat Sinkronisasi menghadirkan narasumber yaitu Kasubdit Wasbang di Direktorat Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/Bappenas Dewi Sri Sotijaningsih, dan Suprayitno dari Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Serta Kabag Perundang-undangan Setditjen Polpum. Sedangkan peserta adalah pejabat dan staf lingkup Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Sekretaris Kesbangpol Provinsi Se- Indonesia, Sekretaris Bappeda Provinsi Se- Indonesia, para Kasubbag Penyusunan Program dan Anggaran Badan Kesbangpol Provinsi atau pejabat yang menangani bidang perencanaan.