Ditjen Polpum Kemendagri Gelar Rapat Koordinasi Penanganan Rawan Pangan
Merdeka.com - Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) menggelar rapat koordinasi penanganan daerah rawan pangan. Hal ini dalam rangka pencegahan potensi konflik sosial di daerah melalui pemetaan daerah rawan pangan yang diselenggarakan Ditjen Polpum Kemendagri melalui Direktorat Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya di Hotel Golden Flower, Kamis (22/8) kemarin.
Sesditjen Polpum, Didi Sudiana mengatakan pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang terus meningkat seiring dengan bertambahnya populasi penduduk. Sejalan dengan itu menurut UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan menjelaskan bahwa Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup. Baik secara jumlah maupun mutu.
Ditjen Polpum Kemendagri Gelar Rapat Koordinasi Penanganan Rawan Pangan ©2019 Merdeka.com"Selain itu ketahanan pangan baik secara jumlah mutu dan gizi harus menjadi perhatian bagi stake holder terkait. Hal ini mengingat menjadi bagian dari visi Negara Indonesia SDM Unggul Indonesia Maju," tambah Didi.
Rapat ini kata Didi merupakan langkah awal untuk mengumpulkan 3 stake holder terkait di daerah yaitu Kesbangpol, Dinas atau Badan Ketahanan Pangan dan juga Bappeda yang ada di Kabupaten Kota maupun Provinsi.
Ditjen Polpum Kemendagri Gelar Rapat Koordinasi Penanganan Rawan Pangan ©2019 Merdeka.comSementara itu Kasubdit Ketahanan Pangan, Tri Jaladara juga menyampaikan penanganan permasalahan rawan pangan tidaklah mudah. Menurut Tri perlu kerja sama dan sinergi antar pemangku kepentingan untuk meningkatkan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan nasional.
"Sehingga dapat tercapainya tujuan forum ini yaitu terjadinya kesamaan dalam pemahaman antar stakeholder terkait ketahanan dan daerah rawan pangan. Serta bersama mengidentifikasi potensi permasalahan rawan pangan untuk melakukan cegah dini," ujarnya.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menimbang Wacana Pembentukan Pansus Tambang, Perlukah?
Pembentukan pansus tersebut dinilai sangat penting untuk mengungkap sengkarut izin tambang
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Cek Stok Beras di Gudang Bulog Cibitung dan Serahkan Bantuan Pangan
Presiden menyampaikan pemenuhan kebutuhan pangan merupakan prioritas pemerintah saat ini.
Baca SelengkapnyaDi Depan Panglima Jilah, Prabowo Janji Bangun SMA Taruna Nusantara di Kalimantan
Negara diminta mengakomodasikan peningkatan sumber daya manusia bagi anak-anak Suku Dayak.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bantuan Pangan untuk 3.583.000 Keluarga di Jateng Mulai Disalurkan Secara Bertahap
Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan cadangan beras untuk periode Januari hingga Juni 2024.
Baca SelengkapnyaSatgas Pangan Polri Belum Temukan Penimbunan Beras
Kepastian itu didapat setelah dilakukan pengecekan terhadap gudang-gudang beras di sejumlah daerah.
Baca SelengkapnyaBansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu
Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca SelengkapnyaPemerintah Sudah Salurkan 1,46 Juta Ton Beras Bantuan Pangan untuk 21,3 Juta Kepala Keluarga
Dari 10 Kg beras yang diberikan oleh pemerintah, telah memenuhi sepertiga dari kebutuhan bulanan.
Baca SelengkapnyaGorengan Selalu Menggoda untuk Buka Puasa, Akankah Memicu Asam Lambung?
Sebagai alternatif makanan yang diminati di Indonesia, gorengan sering dijadikan pilihan untuk takjil saat berbuka puasa.
Baca SelengkapnyaBulog Lanjutkan Program Bantuan Pangan Beras untuk Penuhi Kebutuhan Penduduk Indonesia
Keberhasilan Bulog menyalurkan Bantuan Pangan Beras pada tahun 2023 kembali dilanjutkan dengan penyaluran program yang sama untuk tahun 2024.
Baca Selengkapnya