Merdeka.com - Ditjen Polpum menggelar rapat bersama para stakeholder terkait dengan kebijakan tentang kemitraan dan kerja sama ormas asing di Daerah bertempat di Orchardz Hotel, Jakarta Pusat pada Selasa (13/2).

"Pada dasarnya, ormas asing harus mendukung dan memberi manfaat untuk pemerintah dalam hal ini Negara Indonesia. Mereka harus memberi tambahan kekuatan untuk menjalankan program yang dibuat pemerintah Indonesia," ujar Direktur Ormas La Ode Ahmad dalam pembukaannya.

Suasana Rapat Kemitraan dan Kerjasama Ormas Asing dengan narasumber Iwan Nur Hidayat (Kemenlu), Ricky Syailendra (Setneg) dan Yuniat Irawati (Kasubdit Ormas Asing Kemendagri) ©2018 Merdeka.com

Pada acara tersebut, La Ode Ahmad mengemukakan beberapa penekanan penting dalam penyusunan kebijakan tentang kemitraan dan kerja sama ormas asing yang di mana semua ormas asing harus berbadan hukum.

"Jika tidak sejalan dengan kebijakan dan program pemerintah Indonesia, mereka tidak akan disetujui untuk melakukan kegiatannya," tegasnya.

Menurut La Ode, pengawasan ormas asing sampai saat ini sudah cukup baik namun ia juga mengingatkan agar ormas asing tidak saling tumpang tindih dengan pemerintah dalam hal mengisi program di daerah.

"Memasuki tahun politik saat ini, kami berharap agar ormas ini tidak 'ditunggangi' oleh para elit-elit politik yang menggunakan kekuasaannya untuk tujuan tertentu," tandasnya.

Turut hadir dalam rapat ini, perwakilan pejabat dari Kemenlu, Kemenkopolhukam, Bappenas, Kepala Kesbangpol Daerah dan Pejabat di Lingkup Kemendagri serta K/L terkait.