Ditjen PDT Tingkatkan Pemenuhan Akses Internet di Daerah Tertinggal
Merdeka.com - Kemendes PDTT bekerja sama dengan Kemenkominfo mengembangkan sistem komunikasi dan informasi desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi. Kerja sama dilakukan untuk memperluas, dan mempercepat akses informasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Direktur Peningkatan Sarana dan Prasarana, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal (Ditjen PDT), Agus Kuncoro mengatakan, kerja sama ditingkatkan guna mendukung desa digital, pelayanan publik, produk unggulan kawasan perdesaan (prukades), dan desa wisata.
"Koordinasi dengan BAKTI Kominfo menghasilkan dukungan pemenuhan akses internet dan digitalisasi desa di daerah 3T," kata Agus Kuncoro, dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (24/10).
Menurut Agus, pemerintah terus berupaya mengatasi ketimpangan akses jaringan internet antara kota besar dengan daerah-daerah, khususnya daerah 3T.
"Tentunya semua bergantung pada internet. Titik utama dari pembangunan sekarang ini adalah sejauh mana internet bisa masuk dan bisa secara berkelanjutan memberikan akses kepada daerah tersebut. Artinya ada ketidakseimbangan antara daerah maju dengan daerah tertinggal yang salah satunya bisa dilihat dari keberadaan internet," ujar Agus.
Bakti Kominfo memiliki informasi berbagai daerah yang belum memiliki jaringan internet, termasuk di daerah tertinggal. Melalui kerja sama itu, ada BTS baru yang akan dibangun di daerah tertinggal. Untuk saat ini, Ditjen PDT belum bisa bekerja sama dengan swasta karena program ini belum memiliki nilai ekonomis.
Kendati begitu, Kemendes PDT melalui Ditjen PDT, dalam hal ini Direktorat Peningkatan Sarana dan Prasarana telah menjalin kerja sama dengan salah satu perusahaan swasta di Kawasan Ekowisata Waerebo yang berada pada ketinggian 1.200 mdpl dan termasuk area blankspot di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Halmahera Timur.
Pemasangan jaringan internet di Kawasan Ekowisata Waerebo, Desa Satar Lenda, Kecamatan Satar Mese dilakukan pada 2 Agustus 2018. Dengan adanya internet diharapkan masyarakat yang tinggal di Kawasan Ekowisata Waerebo dapat meningkatkan potensi wisata dan produk unggulannya.
Hal tersebut sejalan dengan upaya Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal (Dirjen PDT), Samsul Widodo yang fokus mengembangkan ekonomi digital di daerah tertinggal terkait dengan pemasaran produk unggulan daerah tertinggal, maupun promosi pariwisata yang ada di daerah tertinggal.
Dengan memanfaatkan internet, pemasaran berbagai produk unggulan desa dan daerah tertinggal dapat dipermudah melalui sistem perdagangan elektronik atau yang dikenal dengan sebutan e-commerce.
"Dengan adanya e-commerce maka para pengrajin, petani, nelayan, peternak, dan produsen lainnya dapat menjual produk mereka tanpa perlu bertemu langsung dengan para pembeli. Sehingga produk yang dijual dapat dipasarkan baik nasional maupun internasional," ujar Samsul.
Keberadaan internet di daerah tertinggal penting karena memudahkan pelaku usaha dan petani dari daerah tertinggal menjual berbagai produk dan jasa. Pemerintah sendiri telah menargetkan terus meningkatkan jumlah pelaku UMKM yang menjual produknya melalui marketplace.
Oleh karena itulah, Ditjen PDT merasa perlu membangun sarana dan prasarana informasi dan telekomunikasi terkait program percepatan pembangunan daerah tertinggal. Sekaligus membuka pasar baru bagi pelaku UMKM di daerah tertinggal.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
519 Desa di Jawa Tengah Belum Ada Jaringan Internet
Untuk itu, Pemprov Jateng akan memasang jaringan internet demi meningkatkan kesejahteraan warga.ernet
Baca SelengkapnyaBAKTI Bakal Kerahkan Satelit Internet ke 80 Ribu Lokasi TPS di Wilayah 3T
BAKTI Kementerian Kominfo menerima usulan sekitar 80.000 titik penyediaan akses internet dari KPU.
Baca SelengkapnyaDirjen Imigrasi Siap Memperjuangkan Kenaikan Tunjangan Kerja Petugas Daerah Perbatasan
“Saya sudah mengusulkan untuk sedang diproses mengenai peningkatan daripada tunjangan dari pegawai imigrasi yang berada di pulau terluar,"
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sekjen Kementerian ATR/BPN Targetkan Bali Menjadi Provinsi Full Layanan Elektronik
Kementerian ATR/BPN terus meningkatkan layanan pertanahan secara elektronik.
Baca SelengkapnyaJubir TKN Sindir Slepetonomics Cak Imin: Lebih Akademik Hilirisasi Digital Milik Mas Gibran
Dahnil menjelaskan bahwa hilirisasi digital adalah penggunaan device bahkan hingga ke jaringan yang akan dibuat oleh putra-putri Indonesia.
Baca SelengkapnyaJokowi Tekan Aturan Percepatan Transformasi Digital, Begini Isinya
Pertimbangan penerbitan perpres itu untuk mendorong terwujudnya pelayanan publik berkualitas dan terpercaya.
Baca SelengkapnyaTelkom Tawarkan Kampanye Digital Dukung Pungutan Wisatawan Asing di Bali
Telkom siap berkolaborasi mendukung langkah Pemprov Bali menerapkan pungutan bagi wisatawan asing.
Baca SelengkapnyaDigitalisasi Layanan, Kemendagri Bagikan Laptop ke Pemda Seluruh Indonesia
Pemerintah tengah gencar memperbaiki birokrasi dan pelayanan optimal kepada masyarakat
Baca SelengkapnyaBawa Mobil Dinas ke Puncak dan Buang Sampah Sembarangan, Kasetpel Dishub DKI Dinonaktifkan
Heru menyebut, selama dua bulan juga Agustang tidak akan memperoleh tunjangan kinerja daerah (TKD) sebagai pegawai Dishub DKI Jakarta.
Baca Selengkapnya