Merdeka.com - Dalam uji kepatutan dan kelayakan, calon pimpinan KPK, Roby Arya Brata, anggota Komisi III, Wenny Warouw, meminta pandangannya soal kasus korupsi pengadaan Transjakarta. Wenny menantang apakah Robby berani mengungkap kasus yang menyeret nama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Konsep apa yang Anda bawa dan lakukan, apabila kasus Transjakarta menyebut orang bernama Jokowi ini," tanya Wenny di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (4/12).

Roby pun agaknya tidak berani menjawab tegas soal pertanyaan Politikus Gerindra itu. Menurut dia, KPK tidak boleh menjadi alat politik karena dapat merusak penegakan pemberantasan korupsi.

"Transjakarta, Jokowi segala macam saya harus berbuat adil kepada semua orang. Yang penting anggota dewan memilih calon pimpinan yang independen, sehingga KPK tidak jadi alat politik untuk jatuhkan lawan politik," jawab Roby.

Dia melihat, saat ini ada upaya yang mengarah kepada politisasi KPK. Namun dia tidak mengungkap lebih dalam apa maksud pernyataan tersebut.

"Kelihatannya ada arah ke sana. Kegagalan pemberantasan korupsi di dunia karena KPK-nya tidak independen, berpolitik," kata Robby.

Seperti diketahui, kasus korupsi Transjakarta saat ini sedang ditangani oleh Kejaksaan. KPK tak bisa mengambil alih penanganan kasus yang membelit mantan Kadishub Udar Pristono ini sebelum mendapat limpahan dari Kejaksaan.

Kasus ini juga sering menyeret-nyeret nama mantan Gubernur DKI Jakarta yang kini menjadi Presiden, Jokowi. DPR pun mewacanakan bakal membuat Pansus Transjakarta untuk mengungkap kasus tersebut.