Merdeka.com - Jelang hari raya Idulfitri 1443 H, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulawesi Selatan (Sulsel) menerima 10 aduan terkait pembayaran tunjangan hari raya (THR) pekerja. Sepuluh aduan tersebut diterima sejak dibukanya posko aduan pada 18 April 2022.

Kepala Bidang Hubungan Perindustrian dan Jaminan Sosial Disnakertrans Sulsel, Akhryanto menjelaskan, 10 aduan terkait THR kebanyakan perusahaan berada di Kota Makassar. Meski demikian, dia mengaku belum mengetahui secara pasti perusahaan pada sektor apa yang diadukan.

"Yang pasti ada perusahaan yang ada di KIMA (Kawasan Industri Makassar). Satu lagi aduan (terkait THR) di Barru," katanya, Kamis (28/4).

Dia menyebut aduan pekerja terkait besaran THR yang dibayarkan perusahaan tidak sesuai dengan surat edaran Menaker RI nomor M/1/HK.04/IV/2022. Surat edaran tersebut menjelaskan terkait pemberian THR maksimal diberikan tujuh hari sebelum hari raya keagamaan atau 25 April 2022, dengan besaran satu bulan gaji.

"Aduannya terkait besaran THR yang tidak memenuhi standar dan aturan Menaker. Perusahaan memang membayarkan THR, tetapi tidak penuh satu bulan upah," ujarnya.

Selain terkait THR, Disnakertrans Sulsel juga menerima satu aduan tentang pemberhentian secara sepihak oleh perusahaan. Akhryanto juga mengaku belum mendapatkan laporan terbaru terkait aduan pekerja.

"Untuk daerah lain belum ada update-nya berada. Baru 10 itu yang sudah masuk aduannya," tutupnya.