Merdeka.com - Dinas Tenaga Kerja dan Transportasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat belum menerima permintaan penangguhan UMK dari pihak pengusaha. Padahal permintaan penangguhan itu dibatasi waktunya hingga 21 Desember 2012 atau 10 hari sebelum penetapan UMK Jabar 2013.

Disnakertrans mengaku siap memfasilitasi jika ada pengusaha yang mengajukan penangguhan tersebut. Asalkan semua prosedur bisa dilakukan.

Kepala Disnakertrans Jawa Barat, Hening Widyatmoko mengatakan pengusaha berhak mengajukan penangguhan jika merasa keberatan atau kesulitan melaksanakan UMK. Tapi pengajuan penangguhan juga perlu mendapat persetujuan dari kalangan buruh.

"Syarat ini memang menjadi yang paling berat untuk dipenuhi," katanya di Bandung, Senin (3/12).

Lainnya pengajuan penangguhan adalah memberi laporan keuangan perusahaan pada dua tahun terakhir di mana perusahaan itu mengalami kerugian.

Adapun mekanisme pengajuan penangguhan, kata dia, pengusaha diharuskan untuk mengajukan dulu ke Disnakertrans yang ada di Kabupaten/Kota. Kemudian, pengajuan tersebut akan diteruskan ke Disnakertrans Jabar.

"Penangguhan merupakan suatu mekanisme jika merasa keberatan," ungkapnya.

Dia memprediksi pengajuan penangguhan akan datang dari kalangan pengusaha di wilayah Bogor Raya. UMK Bogor mengalami peningkatan drastis yakni sebesar Rp 2.002.000. Sejauh ini Apindo pun merasa keberatan dan mengirim surat keberatan ke pemerintah Provinsi Jabar.