Merdeka.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mendatangi kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa kemarin (20/4).

Nadiem mengunggah foto pertemuannya dengan Megawati di instagram pribadinya @nadiemmakarim. Dalam caption foto itu, ia mengaku menemui Megawati untuk membahas program Merdeka Belajar dan Profil Pelajar Pancasila. Pertemuan berlangsung selama dua jam.

Dalam pertemuan itu, Megawati yang merupakan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menegaskan, pentingnya mata pelajaran Pancasila dan Bahasa Indonesia dimasukan dalam Standar Pendidikan Nasional. Karena kata dia, Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara Indonesia.

"Begitu fundamentalnya fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita agar generasi muda kita tidak kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia," kata Megawati saat mengobrol dengan Nadiem di rumahnya, Selasa (20/4).

Disampaikan melalui keterangan pers, Rabu (21/4)., Mantan Presiden kelima RI itu menjelaskan bahwa Pancasila juga berfungsi sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Untuk itu dia mengusulkan kepada Nadiem untuk menjadikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib di Indonesia untuk seluruh jenjang pendidikan.

"Menurut saya, Pancasila itu wajib masuk dalam kurikulum pendidikan di semua jenjang," tegasnya.

Nadiem kemudian menjelaskan kepada Megawati kronologi mata pelajaran Pancasila yang tidak dimasukkan ke dalam Mata Pelajaran wajib. Nadiem berdalih bahwa dalam UU Sisdiknas, Pancasila memang bukan merupakan pelajaran wajib.

"Pada awalnya mata pelajaran Pancasila tidak masuk dalam PP 57/2021 karena dalam UU Sisdiknas memang tidak memasukan mata pelajaran Pancasila sebagai pelajaran wajib," kata Nadiem.

Nadiem pun menyambut baik hasil diskusinya dengan Megawati. Nadiem telah setuju untuk memasukan mata pelajaran Pancasila dalam Standar Pendidikan Nasional saat merevisi PP nomor 57 tahun 2021. Nadiem pun meminta bantuan beberapa pihak yang terlibat dalam revisi PP tersebut, termasuk Menkum HAM Yasonna Laoly.

"Saya setuju agar mata pelajaran Pancasila dimasukkan dalam revisi PP 57 tahun 2021 dengan nama mata pelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya mohon bantuan semua pihak untuk mengawal revisi. Karena instansi yang berwenang untuk revisi PP tersebut bukan hanya kemendikbud," kata Nadiem.

Menkum HAM Yasonna Laoly yang hadir dalam pertemuan tersebut pun merespon baik rencana Nadiem untuk merevisi PP tersebut.

"Kami siap memberikan dukungan maksimal untuk harmonisasi perundang-undangan dalam merevisi PP 57 tahun 2021 tersebut," singkatnya.

Dalam pertemuan itu, Nadiem didampingioleh Kepala BPIP Yudian Wahyudi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.