Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Disinggung Dahnil Anzar, Istana Tegaskan Jokowi Tidak Tahu Kasus Dana Kemah

Disinggung Dahnil Anzar, Istana Tegaskan Jokowi Tidak Tahu Kasus Dana Kemah Pramono Anung. ©2018 Humas Setkab/Jay

Merdeka.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengetahui duduk perkara kasus dana kemah. Karena itu, Jokowi tidak perlu turun tangan untuk mengatasi kasus tersebut.

Ini disampaikan Pramono menanggapi pernyataan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak yang meminta Jokowi turun tangan soal dana kemah.

"Presiden tentunya tidak mengetahui permasalahan yang berkaitan dengan keuangan sama sekali," kata Pramono di Ballroom Grand Hyatt, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Rabu (28/11).

Politikus PDI Perjuangan ini mengakui, Jokowi memang menghadiri acara Kemah dan Apel Pemuda Islam Indonesia yang diikuti oleh 20.000 anggota Banser NU dan Kokam Muhammadiyah pada 2017 lalu itu. Namun, Jokowi tidak tahu menahu soal pengelolaan dana kemah.

Waktu itu, acara digelar di Lapangan Siwa, Kompleks Candi Prambanan, DIY, Sabtu (16/12).

"Intinya acara tersebut memang dihadiri presiden tetapi presiden tidak mengetahui permasalahan yang berkaitan dengan penganggaran kemudian pemanfaatan dari anggaran tersebut," ujarnya.

Pramono menyebut, sumber dana Kemah dan Apel Pemuda Islam Indonesia berasal dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sebab, acara tersebut diinisiasi oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dengan melibatkan Pemuda Muhammadiyah dan GP Ansor.

Mengenai pengelolaan dana kemah yang kini dipersoalkan kepolisian, menurut Pramono, itu hal biasa. Pramono mengatakan, Dahnil hanya perlu menyampaikan pertanggungjawaban pemanfaatan anggaran kemah yang benar kepada kepolisian.

"Siapa pun harus mempertanggungjawabkan itu," kata Pramono.

Sebelumnya, Dahnil meminta Jokowi tak boleh diam saja. Menurut Dahnil, sejak awal Jokowi ikut terlibat kegiatan itu.

"Bahkan presiden juga saat itu yang meminta kegiatan itu diundur waktunya," ujar Dahnil Yogyakarta, Senin, (26/11).

(mdk/bal)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres

Jokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres

Jokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.

Baca Selengkapnya
Jokowi Jawab Tudingan Kecurangan Pemilu 2024: Laporkan ke Bawaslu

Jokowi Jawab Tudingan Kecurangan Pemilu 2024: Laporkan ke Bawaslu

Jokowi meminta pihak yang menemukan kecurangan untuk melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Muncul Desakan Pemakzulan Jokowi, Istana Klaim Kepuasan ke Presiden Masih Tinggi di Atas 75 Persen

Muncul Desakan Pemakzulan Jokowi, Istana Klaim Kepuasan ke Presiden Masih Tinggi di Atas 75 Persen

Istana menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak terganggu dengan munculnya wacana pemakzulan Jokowi.

Baca Selengkapnya
Jokowi Klaim Sudah Gelontorkan Dana Desa Rp539 Triliun: Setara 250 Bandara Besar

Jokowi Klaim Sudah Gelontorkan Dana Desa Rp539 Triliun: Setara 250 Bandara Besar

Jokowi menilai jumlah dana desa yang telah disalurkan sejak tahun 2015 itu bukanlah angka yang kecil.

Baca Selengkapnya
Reaksi Santai Ganjar Jika Jokowi Turun Gunung Kampanye

Reaksi Santai Ganjar Jika Jokowi Turun Gunung Kampanye

Jokowi sebelumnya mengatakan seorang presiden dan wakil presiden diperbolehkan berkampanye sesuai undang-undang.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu

Jokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu

Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi Diseret Dalam Sidang Sengketa Pilpres, Istana Minta Pembuktian Tuduhan di MK

Presiden Jokowi Diseret Dalam Sidang Sengketa Pilpres, Istana Minta Pembuktian Tuduhan di MK

Pihak Istana masih menunggu pembuktian atas tuduhan yang disampaikan persidangan.

Baca Selengkapnya
Pengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan

Pengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan

Sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.

Baca Selengkapnya