Merdeka.com - Jaksa Agung Sianitar Buhanuddin mencabut peraturan Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Izin Jaksa Agung atas Pemanggilan, Pemeriksaan, Penggeledahan, Penangkapan dan Penahanan terhadap Jaksa Diduga Melakukan Tindak Pidana. Aturan ini menjadi sorotan lantaran dikeluarkan di tengah polemik kasus Djoko Tjandra.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Hari Setiyono kepada wartawan, Rabu (12/8), menjelaskan alasan pencabutan aturan tersebut.

"Pedoman nomor 7 tersebut oleh bapak Jaksa Agung telah dicabut dengan alasan terbitnya pedoman nomor 7 tersebut menimbulkan disharmoni sesama atau aparat terkait. Dan pemberlakuannya dirasa kurang tepat," ujar Hari.

Menurutnya, pedoman tersebut perlu dilakukan disharmoni kembali. Disesuaikan dengan UU Kejaksaan, khususnya pasal 8 ayat 5.

"Sebetulnya pedoman itu sudah dikaji cukup lama. Tapi perkembangan menunjukkan dinamika permasalahan hukum."

Dia kembali menyebutkan, sesungguhnya aturan pedoman tersebut belum secara resmi dikeluarkan biro hukum. Namun tersebar luas di kalangan masyarakat. Sehingga pihak Kejaksaan Agung memutuskan mencabut aturan atau pedoman itu.

"Pedoman nomor 7 tahun 2020 dinyatakan dicabut," ucapnya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengapresiasi langkah Jaksa Agung mencabut peraturan Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Izin Jaksa Agung atas Pemanggilan, Pemeriksaan, Penggeledahan, Penangkapan dan Penahanan terhadap Jaksa Diduga Melakukan Tindak Pidana.

Mahfud MD mengatakan, pencabutan pedoman itu dapat menghilangkan keraguan masyarakat terkait seluruh proses hukum terhadap anggota kejaksaan bermasalah.

"Hal itu bisa menghilangkan kecurigaan publik bahwa Kejaksaan Agung ingin membuat barikade untuk melindungi dirinya," cuit Mahfud melalui akun Twitter-resminya @mohmahfudmd, Rabu (12/8).

Mahfud MD menilai, pencabutan pedoman Pedoman Kejaksaan Agung Nomor 7 tahun 2020 bisa memproporsionalkan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana diduga dilakukan oleh jaksa. Karenanya, Mahfud meminta polemik pedoman hal terkait disudahi.

"Mari hentikan polemik tentang ini. Pedoman dirilis tanggal 6 Agustus 2020 tersebut telah dicabut dengan Keputusan Jaksa Agung Nomor 163 Tahun 2020 tertanggal 11 Agustus 2020," tegas Mahfud.

Mahfud berharap, dengan usainya polemik 'pedoman' itu, Kejaksaan dan Polri dapat mengusut seluruh dugaan tindak pidana sesuai kewenangan hukumnya.

"Dengan hukum yang berlaku diharapkan masyarakat mendukung upaya penegakan hukum, utamanya pemberatnarsan korupsi secara akuntabel," ucap Mahfud.