Disebut terima uang dari Lippo Group, ini penjelasan Republika

Kamis, 20 Oktober 2016 11:39 Reporter : Yulistyo Pratomo
Disebut terima uang dari Lippo Group, ini penjelasan Republika Lippo Karawaci. ©docstoc.com

Merdeka.com - 16 Media disebut-sebut menerima uang suap dari Lippo Grup untuk memberikan untuk melakukan pencitraan positif terhadap Lippo dan mantan Sekretaris MA Nurhadi. Mayoritas penerima dana tersebut merupakan media cetak, terdiri atas koran dan majalah.

Dari 16 media, salah satunya adalah Republika. Media ini disebut-sebut menerima uang sebesar Rp 5 juta per berita.

Pemimpin Redaksi Irfan Junaedi membantah informasi tersebut. Dia mengaku telah memberikan larangan kepada seluruh jurnalisnya untuk tidak menerima selembarpun uang suap.

"Dalam berita yang beredar soal suap Lippo untuk beberapa media, nama Republika disebut. Secara institusi Republika tidak pernah mengizinkan seluruh awaknya untuk menerima suap dari siapa pun," ujar Irfan dalam siaran pers yang diterima merdeka.com, Kamis (20/10).

Atas alasan itu, Irfan meyakini pemberitaan itu tidak benar. Setelah melakukan penelusuran, tidak ditemukan pelanggaran dalam pemuatan berita pencitraan terkait kasus yang menimpa Lippo maupun Nurhadi.

"Kami meyakini sekali berita soal suap Lippo untuk Republika adalah tidak benar. Hal ini bisa diamati dalam seluruh pemberitaan Republika dalam kasus Nurhadi yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai jurnalistik," lanjutnya.

Irfan melanjutkan, Republika kini tengah menyiapkan langkah-langkah hukum untuk menjerat pihak yang menyebarkan berita tersebut. Meski begitu, dia juga mengaku akan melakukan pembenahan secara internal.

"Atas berita tersebut, kami akan memintakan klarifikasi kepada pihak yang telah menyebarkannya. Jika kemudian dalam tersebarnya berita tersebut ada unsur pelanggaran hukum, maka kami juga akan menempuh jalur hukum untuk menyelesaikannya. Secara internal berita tersebut juga menjadi bahan introspeksi."

Sebelumnya, saksi dalam sidang panitera Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Edy Nasution menyampaikan bahwa Lippo Grup membayar hingga ratusan juta kepada perusahaan konsultan media untuk melakukan pencitraan positif terhadap Lippo dan mantan Sekretaris MA Nurhadi.

"Tapi saya ingat ada isu seperti pemilihan ketua MA supaya diperlancar dalam arti beberapa pemilihan di MA berlangsung objektif netral, begitu saja," kata Direktur Utama Kobo Media Spirit, Stefanus Slamet Wibowo dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta yang dikutip dari Antara, Kamis (20/12).

Edy Nasution dalam perkara ini didakwa menerima uang Rp 1,5 miliar, Rp 100 juta, Rp 50 ribu dolar AS dan Rp 50 juta untuk mengurus tiga perkara perusahaan Lippo Grup di PN Jakarta Pusat. Penerimaan Rp 1,5 miliar ditujukan untuk merevisi penolakan permohonan eksekusi tanah PT Jakarta Baru Cosmopolitan; penerimaan Rp 100 juta untuk pengurusan penundaan teguran aanmaning perkara niaga PT Metropolitan Tirta Perdana (MTP); dan penerimaan 50 ribu dolar AS ditambah Rp 50 juta untuk pengurusan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) PT Across Asia Limited meski sudah melewati batas waktu.

"Yang minta Pak Paul Montolalu, Pak Paul minta pencitraan unit-unit kerja di Lippo. Pak Paul itu dari First Media dan yang saya tahu First Media masuk perusahaan Lippo," ungkap Slamet.

Perusahaan Slamet bertugas untuk membuat pemberitaan positif atau pencitraan positif apalagi pasca tertangkapnya pegawai PT Artha Pratama Anugerah yang merupakan bagian dari Lippo Grup, Doddy Aryanto Supeno oleh KPK dan dikaitkannya Nurhadi dan Lippo Grup dengan perkara tersebut.

"Jadi ada draft dari teman-teman media yang memberitahu saya bahwa akan ada pemberitaan mengenai Nurhadi yang diperiksa oleh KPK, yang saya lakukan adalah mempersilakan ke media kalau mau memberi data. Lalu yang saya lakukan ke Pak Paul istilahnya mancing. Saya tahu ada kasus ini kemudian menawarkan kepada klien dalam hal ini Paul Montolalu untuk pemberitaan berimbang karena saya sebagai konsultan media punya pandangan sendiri terhadap jalannya sidang, ada bagian-bagian yang tidak diangkat media dalam perkara Doddy, kalau Pak Paul mau bisa hire saya sebagai konsultan," jelas Slamet. [tyo]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini