Disebut Neneng agar Bantu Izin Meikarta, Ini Jawaban Mendagri

Senin, 14 Januari 2019 16:39 Reporter : Fikri Faqih
Disebut Neneng agar Bantu Izin Meikarta, Ini Jawaban Mendagri Mendagri Tjahjo Kumolo. ©2018 Merdeka.com

Merdeka.com - Bupati Bekasi nonaktif, Neneng Hasanah Yasin bersaksi di Pengadilan Negeri (PN) Bandung dalam kasus suap megaproyek Meikarta. Dalam sidang Neneng mengaku sempat diminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk membantu pengurusan izin Meikarta.

Menurut Tjahjo, apa yang disampaikan Neneng sudah dijelaskan Dirjen Otda, Soni Sumarsono saat dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Soni bersaksi atas kewenangannya telah mempertemukan antara Pemda Jawa Barat dan Pemkab Bekasi untuk kejelasan perizinan Meikarta.

"Hasil pertemuan diinfokan ke saya oleh Dirjen Otda bahwa kewenangan di Pemkab Bekasi," katanya kepada merdeka.com, Senin (14/1).

Politikus PDIP itu mengatakan selalu memonitor pertemuan Pemda Jabar dan bupati Bekasi yang difasilitasi anak buahnya. Pertemuan dilakukan terbuka. Dia mencontohkan ada gubernur di satu daerah bawa investor minta petunjuk karena takut salah. Kemendagri, lanjutnya, selalu memfasilitasi sesuai ketentuan yang benar.

"Termasuk Pemkab Bekasi dan Pemprov Jabar soal izin meikarta. Difasilitasi Kemendagri, kewenangan sesuai aturan yang ada adalah Pemkab Bekasi yang berwenang. Ya demikian silakan dibantu izinnya sesuai ketentuan," ujarnya.

Sebelumnya, Neneng bersama E Yusuf Taufik sebagai Kabiro Tata Ruang Pemda Bekasi, kemudian Bartholomeus Toto, Edi Dwi Soesanto dan Satriadi dari PT Mahkota Citra Sentosa, perusahaan pengembang Meikarta bersaksi. Mereka dihadirkan untuk empat terdakwa, Billy Sindoro, Fitradjadja Purnama, Taryudi dan Henry Jasmen.

Jaksa dari KPK, Yadyn menanyakan rapat pembahasan Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah (IPPT) kepada Neneng terkait proyek Meikarta seluas 84,6 hektar. Neneng menjelaskan bahwa setelah rapat dengan Deddy Mizwar, ia mendapatkan telepon melalui ponsel Dirjen Otda, Soni Sumarsono.

Dalam rapat pleno Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), Dedi Mizwar selaku Wakil Gubernur Jawa Barat saat itu meminta agar persetujuannya ditunda terlebih dulu. Alasannya, luasan proyek tersebut membutuhkan rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat.

"Saat itu, saya dipanggil ke ruangan Pak Dirjen Otonomi Daerah Sumarsono di Jakarta. Saat itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menelepon ke Pak Sumarsono, berbicara sebentar kemudian telepon Pak Sumarsono diberikan kepada saya, dan Tjahjo Kumolo bilang ke saya, 'tolong perizinan Meikarta dibantu," ujarnya.

"Saya jawab, baik pak yang penting sesuai dengan aturan yang berlaku," lanjutnya.

Kemudian, dalam sidang itu, Neneng menyatakan bawa Sumarsono akan memfasilitasi pertemuan Pemprov Jabar, Pemkab Bekasi dan PT Mahkota Sentosa Utama selaku pengembang Meikarta.

Dalam perkara ini, Neneng bersama sejumlah jajaran pejabat di Pemkab Bekasi diduga menerima suap. Uang haram itu disebut dari Billy Sindoro dkk.

Dalam surat dakwaan Billy, Neneng Hassanah disebut menerima suap Rp 10.830.000.000 dan SGD 90 ribu. Selain itu, ada sejumlah pemberian lain kepada jajaran kepala dinas di Kabupaten Bekasi terkait perkara itu. [did]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini