Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, menambahkan poin penting dari seluruh pernyataan Ketua Dewas KPK yakni lembaga antirasuah masih bekerja sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

"Tetapi poin pentingnya adalah bahwa dari penilaian Dewas itu kan kemudian ada penilaian, sejauh ini KPK masih on the track di dalam proses-proses penegakan hukumnya," kata Ali.

Ali menegaskan, apa yang disampaikan Tumpak setidaknya menjadi bukti bahwa tudingan masyarakat kepada lembaga antirasuah selama ini tidak benar. Menurut Ali, KPK tidak pernah melakukan kriminalisasi atau pun terlibat dalam politik praktis.

"Dan ini penting kemudian menjadi perhatian dari KPK karena dulu juga banyak isu-isu yang kemudian berkembang terkait dengan, misalnya, dikaitkan setiap penanganan perkara oleh KPK dengan kriminalisasi misalnya, atau kaitannya dengan isu-isu politik, kami pastikan KPK jauh dari persoalan itu," kata Ali.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Tumpak Hatorangan Panggabean mengakui lembaga yang kini dipimpin Komjen Pol Firli Bahuri terlihat kalah dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam pengungkapan sebuah kasus korupsi.

Menurut Tumpak, KPK belum berhasil mengungkap kasus dengan nilai kerugian keuangan negara yang besar. Meski demikian, Tumpak menyebut KPK era Firli ini masih berada pada jalurnya.

"Secara umum sebenarnya kita masih on the track lah, KPK sampai saat ini masih on the track di dalam pementasan korupsi, baik bidang pencegahan maupun penindakan. Hanya sayangnya kita belum berhasil mengungkap kasus-kasus yg besar, kasus-kasus yang kita beri nama dulu the big fish itu jarang terjadi dilakukan oleh KPK," ujar Tumpak dalam akun Youtube KPK 'Kenal Lebih Dekat Ketua Dewas KPK' dikutip Senin (27/3/2023).

Tumpak mengatakan KPK era sekarang ini lebih banyak mengungkap kasus suap dan gratifikasi yang diusut melalui jalur operasi tangkap tangan (OTT). Tumpak berharap lembaga antirasuah berani mengungkap kasus korupsi yang nilai kerugian keuangan negaranya besar.

"Harapan saya sebetulnya kita harus berani mengungkapkan kasus-kasus yang besar, yang menarik perhatian masyarakat, yang bisa dirasakan oleh masyarakat manfaatnya. Saya enggak tahu, ya mungkin apakah SDM kita yang kurang kualitasnya, ya saya juga enggak tahu ya," kata dia.

"Apakah memang kita belum mampu mencari kasus-kasus yang gede-gede seperti yang dilakukan, katakanlah di Kejaksaan Agung, banyak kasus-kasus yang besar yang diungkapkan," kata Tumpak menambahkan.

Menurut Tumpak, seharusnya KPK juga bisa mengungkap kasus-kasus besar seperti yang sudah dilakukan Kejagung. Apalagi, KPK dilahirkan dengan harapan bisa menjadi pemimpin dalam hal pemberantasan korupsi.

"KPK harusnya bisa, menurut saya harusnya bisa seperti yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung itu. Bagaimana pun orang mengharap KPK itu lebih di depan, ya toh, karena kita ini, UU menyambut kita ini supervisor di dalam melakukan penyidikan, penuntutan perkara-perkara korupsi," kata Tumpak.

Walaupun demikian, Tumpak yakin KPK masih dipercaya oleh masyarakat.

"Tapi kalau secara umum, ya kita masih dipercaya oleh masyarakat dalam rangka pemberantasan korupsi. Cuma sayangnya itu, kita kurang bisa membongkar kasus-kasus yang sifatnya besar, karena kita mesti tahu juga bahwa kegiatan KPK itu harusnya terasa mensejahterakan masyarakat banyak, ada yang dirasa oleh publik," kata Tumpak.

Reporter: Fachrur Rozie

Sumber: Liputan6.com